Harga Minyakita Melonjak di Atas HET, DPR Desak Pemerintah Segera Bertindak Tegas

JAKARTA- Harga minyak goreng rakyat atau Minyakita kembali melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini memicu protes dari masyarakat dan pedagang di berbagai daerah. Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga.

“Sungguh kita miris, pemerintah ini tidak bisa mengontrol harga Minyakita dari tahun ke tahun. Bahkan, trennya terus meningkat. Padahal, Indonesia merupakan penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia,” ujar Mufti dalam pernyataannya, Selasa (19/11/2024).

Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, harga Minyakita melampaui HET yang ditetapkan Rp 15.700 per liter. Di 82 kabupaten/kota, harga Minyakita tercatat mencapai Rp 17.058 per liter, sementara di 32 daerah lainnya sudah menembus Rp 18 ribu per liter.

Mufti menilai pemerintah gagal menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat, mengingat fenomena ini terus berulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah lebih tegas dalam menindak produsen dan pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

“Kalau ada produsen yang tidak memproduksi sesuai kesepakatan dengan pemerintah, cabut saja izinnya,” tegas legislator asal Jawa Timur ini.

Mufti mencurigai adanya penyelewengan Minyakita di pasar yang menyebabkan harga mahal dan kelangkaan di sejumlah daerah. Ia meminta pemerintah menelusuri kemungkinan penyalahgunaan, seperti pengoplosan Minyakita untuk dijual dengan merek lain.

“Jangan-jangan Minyakita ini diselewengkan, dioplos, lalu dijual dengan harga lebih mahal menggunakan merek lain,” ungkapnya.

Menurut Mufti, mahalnya harga Minyakita saat ini tidak masuk akal, mengingat harga CPO dunia tengah stabil di kisaran USD 700-800 per metrik ton. Ia juga mengkritik lambannya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Ini jadi preseden buruk di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masalah seperti ini seharusnya tidak terjadi di negara penghasil CPO terbesar,” ujarnya.

Sebagai solusi, Mufti mengusulkan agar program Minyakita dikelola oleh BULOG dan Holding BUMN Pangan, bukan lagi oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, pengelolaan oleh BUMN akan memudahkan negara dalam melakukan intervensi harga dan memastikan distribusi yang merata.

“Jangan serahkan pengelolaan program untuk rakyat kepada oligarki. Lebih baik BUMN yang mengelola agar rakyat benar-benar merasakan manfaatnya,” ucapnya.

Selain itu, Mufti mendorong pemerintah untuk turun langsung ke lapangan guna memahami persoalan di tingkat pedagang dan konsumen. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kebijakan yang hanya berdasarkan laporan administratif.

“Pemerintah harus melihat kondisi pasar secara langsung agar regulasi yang dibuat sesuai dengan realitas,” tambahnya.

Mufti mengingatkan Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus terhadap nasib rakyat yang kesulitan membeli minyak goreng karena mahal. Ia berharap komitmen pemerintah terhadap swasembada pangan dapat diwujudkan dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan Minyakita.

“Jika tidak ada langkah serius, kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng akan terus terjadi. Ini adalah tugas penting pemerintah untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat,” pungkas Mufti.

(JOHANSIRAIT)