KPK: Korupsi Dana Bencana BNPB Jadi Ironi di Tengah Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Ben
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui peluncuran Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan OPD Pemko Medan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (25/2/2026) di Hotel Grand Central.
Program ini difokuskan pada perlindungan pekerja informal sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya nyata menjamin masa depan masyarakat.Baca Juga:
Manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menurut Wali Kota, sangat luas, mulai dari pembiayaan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan anak hingga tingkat kuliah bagi peserta yang terdaftar minimal tiga tahun.
"Pemberdayaan kepala lingkungan menjadi ujung tombak sosialisasi dan rekrutmen peserta di tingkat warga. Ini untuk memastikan tidak muncul persoalan sosial akibat kepala keluarga meninggal dunia tanpa perlindungan," ujar Rico Waas.
Tahun lalu, setiap kepala lingkungan ditargetkan mendaftarkan 25 peserta. Hingga 24 Februari 2026, dari target 50.025 peserta, realisasi mencapai 40.435 orang atau 80,83 persen dari total 2.001 lingkungan.
Beberapa kepala lingkungan bahkan berhasil mendaftarkan hingga 300 peserta. Ke depan, target akan ditingkatkan menjadi 50 peserta per kepala lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota mengungkap hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, I Nyoman Swarjaya, yang memastikan biaya perawatan kecelakaan kerja ditanggung penuh tanpa batas nominal, selama sesuai ketentuan.
Hal ini menjadi bukti perlindungan jaminan sosial yang semakin kuat bagi masyarakat.
Selain peluncuran program, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis beasiswa dan klaim santunan kepada ahli waris peserta.
Hingga kini tercatat 1.915 warga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan dari program ini.
Rico Waas menegaskan keberlanjutan program menjadi prioritas karena pelayanan publik merupakan interaksi langsung pemerintah dengan masyarakat.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Ben
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan menggunakan dana
HUKUM DAN KRIMINAL
LIMAPULUH KOTA Windy Rahma Putri, 25 tahun, asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditemukan meninggal dunia setelah tergelincir saat man
PERISTIWA
LABUHANBATU Mobil tahanan Polres Labuhanbatu terlibat kecelakaan dengan truk Mitsubishi tronton di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 2
PERISTIWA
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, menyatakan bersyukur setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan silaturahmi sekaligus perpisahan dari Konsul Jenderal Jepang di Medan,
PEMERINTAHAN
BINJAI SMA Negeri 1 Binjai menggelar kegiatan Leadership Meet bertajuk SMANSA FUTURE LEADER pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Aula BKD B
PENDIDIKAN
MEDAN Kejaksaan Agung menetapkan Anwar Lawden (AL), direktur sekaligus corporate secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebagai tersa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara dihentikan sementara atau disesuaikan menyusul pemberlaku
NASIONAL
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara memastikan tidak ada lagi titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lah
PEMERINTAHAN