PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dana desa melalui kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh BPK RI di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Wakil Bupati, anggota Komisi XI DPR RI, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, serta pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen strategis untuk pembangunan yang berangkat dari masyarakat.Baca Juga:
Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata.
"Dana desa adalah amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Transparansi, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.
Bupati menekankan pentingnya adaptasi aparatur desa dalam perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan.
Keberhasilan pembangunan desa, menurutnya, tidak hanya diukur dari kegiatan fisik, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan dan kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPK disebut sebagai fondasi utama dalam mencegah potensi kesalahan administratif atau penyimpangan.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang pembelajaran bagi kepala desa untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan membangun budaya akuntabilitas yang berkelanjutan.
Selain pemaparan dari Bupati, kegiatan juga menghadirkan keynote speech dari Anggota Komisi XI DPR RI, serta sesi diskusi interaktif bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Para kepala desa aktif mengajukan pertanyaan dan masukan terkait tata kelola, pelaporan, hingga pengawasan dana desa.
Dengan langkah ini, Tapanuli Utara menegaskan komitmen untuk mengawal penggunaan dana desa secara transparan dan tepat sasaran, demi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN