Kapolri dan Jaksa Agung Tampil Kompak di DPR, Kirim Sinyal Sinergi Penegakan Hukum
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tampil
NASIONAL
TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dana desa melalui kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh BPK RI di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Wakil Bupati, anggota Komisi XI DPR RI, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, serta pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen strategis untuk pembangunan yang berangkat dari masyarakat.Baca Juga:
Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata.
"Dana desa adalah amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Transparansi, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.
Bupati menekankan pentingnya adaptasi aparatur desa dalam perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan.
Keberhasilan pembangunan desa, menurutnya, tidak hanya diukur dari kegiatan fisik, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan dan kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPK disebut sebagai fondasi utama dalam mencegah potensi kesalahan administratif atau penyimpangan.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang pembelajaran bagi kepala desa untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan membangun budaya akuntabilitas yang berkelanjutan.
Selain pemaparan dari Bupati, kegiatan juga menghadirkan keynote speech dari Anggota Komisi XI DPR RI, serta sesi diskusi interaktif bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Para kepala desa aktif mengajukan pertanyaan dan masukan terkait tata kelola, pelaporan, hingga pengawasan dana desa.
Dengan langkah ini, Tapanuli Utara menegaskan komitmen untuk mengawal penggunaan dana desa secara transparan dan tepat sasaran, demi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tampil
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perjalanan Felicia, kontestan asal Tangerang, di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia SCTV semakin dekat menuju babak puncak.
ENTERTAINMENT
MEDAN Polrestabes Medan terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias be
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 20252030.
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran Dana Transfer ke Daera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun an
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan seca
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI