PN Sinjai Tegaskan Kepastian Hukum Lewat Eksekusi Humanis dan Keadilan Restoratif

Perkara yang berawal dari sengketa interpersonal itu diselesaikan melalui mekanisme restoratif sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2024. Kesepakatan perdamaian menetapkan kewajiban terdakwa memberikan reparasi senilai Rp 10 juta kepada korban.

"Pendekatan restoratif ini bertujuan memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menjatuhkan pidana," ujar Anthonie.

Di bidang perdata, PN Sinjai juga berhasil memediasi perkara perbuatan melawan hukum Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Snj.

Mediasi yang dipimpin Hakim Mediator Ni Putu Maitri Suastini menghasilkan kesepakatan damai pada 30 Desember 2025.

Menurut Anthonie, keberhasilan eksekusi, restoratif, dan mediasi tersebut menunjukkan bahwa peradilan dapat berjalan tegas sekaligus berkeadaban.

"Hukum harus menjadi instrumen pemulihan sosial, bukan sekadar alat pengaturan," katanya.

Pendekatan ini, kata dia, menegaskan komitmen PN Sinjai dalam mewujudkan peradilan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif.*

(dh)

Inflasi Sumut Turun Signifikan, Pemerintah Andalkan Strategi 4K

Kualitas Menu MBG Dipertanyakan, DPR Soroti Program Saat Libur Sekolah

Satgas Bea Cukai Aceh Perkuat Pengawasan, Penyelundupan Rokok Ilegal Menurun

Sinergi Pengawasan Daerah Jadi Kunci, DPRD Padangsidimpuan Siap Dorong Reformasi Inspektorat

Saifullah Yusuf Ungkap 165 Sekolah Rakyat Sudah Jalan, Fokuskan Pendidikan Karakter Anak

PHSS Gelar Sosialisasi Pencegahan Stunting di Kutai Kartanegara, Komitmen Dukung Generasi Sehat