4 Kasus Kekerasan Polri Setahun Terakhir: Nyawa Warga Melayang, Evaluasi Masih Diabaikan?
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
SIMALUNGUN – Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di lingkungan Kantor Kelurahan Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, memicu penolakan dari warga.
Masyarakat memasang spanduk menolak pembangunan dengan alasan lahan yang digunakan merupakan bagian dari perluasan parkir Masjid Serbalawan.
Untuk meredam ketegangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar musyawarah di kantor Camat pada Rabu, 31 Desember 2025.Baca Juga:
Pertemuan ini dihadiri Asisten Administrasi Akmal Siregar, Anggota DPRD Karnali Saragih, Camat Siti Aminah Siregar, Forkopimca, tokoh masyarakat, dan perwakilan Ormas.
Dalam musyawarah, Karnali Saragih menyarankan agar pembangunan dihentikan sementara dan lokasi gerai dipindahkan, sambil mempertimbangkan lahan SD yang tidak terpakai untuk diperluas menjadi parkir masjid.
Tokoh masyarakat sekaligus pengurus FKUB Kabupaten Simalungun, H. Tugio, menambahkan bahwa usulan perpindahan kantor lurah untuk perluasan masjid sudah ada sejak 2010, namun belum ada bukti hibah resmi.
Asisten Administrasi dan Umum Pemkab Simalungun, Akmal H. Siregar, menegaskan lahan kantor lurah masih menjadi hak Pemkab karena tidak ada bukti administrasi hibah.
Ia memerintahkan penurunan spanduk warga dan menghentikan sementara pembangunan gerai KMP.
"Pembangunan gerai KMP merupakan program nasional yang tidak menggunakan APBD Simalungun, namun tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Akmal.
Pemkab Simalungun menegaskan mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui TNI, namun tetap memperhatikan mekanisme resmi dan aspirasi masyarakat.
Pertemuan lanjutan dengan pengurus koperasi, Dinas Koperasi, dan unsur TNI dijadwalkan pada Senin, 5 Januari 2026, untuk membahas tindak lanjut pembangunan gerai.*
(dh)
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK
MEDAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih predikat Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam Survei Penilaian K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan proyek gas abadi Blok Masela di Maluku Utara dapat mulai berproduksi gas alam
EKONOMI
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya waktu meningkatkan ibadah, tetapi juga
PEMERINTAHAN