Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengoreksi istilah "uang lelah" yang selama ini digunakan untuk prajurit TNI yang menangani bencana.
Menurut Prabowo, istilah yang tepat adalah "uang semangat", karena prajurit tidak boleh lelah saat bertugas.
Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026), setelah meninjau hunian sementara bagi korban bencana.Baca Juga:
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa setiap prajurit di lapangan menerima uang makan Rp 45 ribu per hari dan uang lelah Rp 120 ribu per hari, sehingga total Rp 165 ribu per hari.
"Kalau tentara, jangan uang lelah ya, karena tentara nggak boleh lelah," kata Prabowo, menekankan, "Uang semangat, tidak mengenal lelah."
Suharyanto menjelaskan bahwa TNI telah mengajukan dana operasional penanganan bencana sebesar Rp 84 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp 2,7 miliar sudah disalurkan ke Mabes TNI dan Kodam di wilayah bencana, termasuk Kodam Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatera Barat.
Prabowo menekankan, TNI harus berbakti kepada negara dan bangsa tanpa mengenal lelah, sekaligus memastikan setiap prajurit mendapat penghargaan yang layak atas kerja keras mereka.
Selain itu, BNPB juga menanggung biaya perbaikan jembatan dan infrastruktur lain yang rusak akibat bencana, dengan mekanisme audit terlebih dahulu sebelum pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan.*
(d/dh)
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL