PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membantah adanya arahan dari Presiden RI terkait penanaman kelapa sawit di Papua.
Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/1/2026).
"Ada opini yang berkembang bahwa Bapak Presiden memerintahkan penanaman sawit di Papua. Itu tidak benar," tegas Ribka.Baca Juga:
Ribka menekankan, dalam pertemuan Presiden dengan jajaran menteri serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua pada 16 Desember 2025, sawit hanya disebut sebagai salah satu contoh komoditas yang bisa dikembangkan, bukan kewajiban.
Presiden mendorong pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai percepatan pembangunan di Papua, khususnya ketahanan pangan.
Selain sawit, terdapat sejumlah komoditas lain yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal, seperti sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya.
Ribka menekankan, produk-produk tersebut juga bisa diolah menjadi bahan bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol.
"Bapak Presiden tidak pernah mengatakan kepala daerah harus menanam sawit. Tujuannya adalah membuka wawasan dan memperkuat pemahaman mengenai program pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan," jelas Ribka.
Ribka menambahkan, pembangunan di Papua difokuskan tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pemberdayaan SDM dan penguatan infrastruktur.
Infrastruktur yang memadai diyakini dapat menekan biaya transportasi tinggi dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
"Presiden menekankan agar ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain dijalankan oleh pemerintah daerah. Ini penting agar masyarakat Papua lebih sejahtera dan biaya logistik menjadi lebih efisien," ujarnya.
Wamendagri menegaskan, arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan nasional.
Pemerintah daerah didorong menyediakan akses pendidikan, lapangan kerja, dan persediaan pangan yang memadai bagi masyarakat.
"Semua masyarakat Papua harus sejahtera. Anak sekolah harus punya akses pendidikan tanpa hambatan biaya, dan pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan inovatif seperti pembebasan biaya sekolah," pungkas Ribka Haluk.*
(km/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL