Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
SOLO – Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Selasa (6/1/2026).
Persidangan kali ini memasuki babak baru, dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat.
Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan alat bukti yang kuat untuk menepis dalil gugatan yang diajukan.Baca Juga:
"Kami melakukan analisis apakah alat-alat bukti yang dikemukakan penggugat telah memenuhi ketentuan HIR sebagai alat bukti sah, atau justru sebaliknya," ujar Irpan di PN Surakarta.
Irpan menilai penelitian yang menjadi dasar gugatan dua alumnus UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, merupakan karya pribadi dan bukan data primer.
Selain itu, temuan penggugat belum pernah dikonfirmasi dengan melihat ijazah asli Jokowi yang saat ini berada di Polda Metro Jaya.
Sementara itu, majelis hakim yang diketuai Achmad Satibi hanya menerima 5 dari 33 bukti penggugat, karena sisanya dianggap tidak lengkap.
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, mengakui kendala teknis, termasuk dokumen asli yang tidak dibawa karena khawatir hilang.
Taufiq juga menyebut adanya kesalahan penulisan nomor ijazah di pengantar dokumen, namun menegaskan hal tersebut tidak memengaruhi substansi gugatan terhadap pihak UGM dan Polri sebagai Tergugat II hingga IV.
Persidangan akan kembali berlanjut pada agenda pembuktian berikutnya, di mana pihak tergugat akan menyampaikan bukti-bukti tambahan untuk mendukung posisi Jokowi dalam perkara bernomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt ini.*
(k/dh)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL