100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
MEDAN — Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (AMPK TPPO) menggelar aksi di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu, 21 Januari 2026.
Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa NA, seorang anak perempuan berusia 17 tahun asal Kota Medan.
Koordinator aksi Rahmad mengatakan kasus tersebut harus diusut secara menyeluruh agar tidak kembali menimpa warga Medan lainnya.Baca Juga:
"Usut tuntas kasus TPPO ini. Jangan biarkan ada lagi warga Kota Medan yang menjadi korban perdagangan orang," kata Rahmad dalam orasinya.
Menurut Rahmad, kasus yang dialami NA berawal dari keinginan korban mencari pekerjaan di luar daerah.
NA berangkat ke Riau dengan janji akan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe.
Namun, setibanya di lokasi, korban justru tidak dipekerjakan sebagaimana dijanjikan dan diduga hendak diperjualbelikan.
Rahmad menilai peristiwa tersebut tidak lepas dari keterbatasan lapangan kerja di Kota Medan.
Ia menyebut kondisi itu mendorong anak-anak muda mencari pekerjaan ke luar daerah tanpa perlindungan yang memadai.
"Jika lapangan kerja tersedia di Medan, korban tidak perlu berangkat ke Riau hanya untuk menjadi pelayan kafe. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan dan kesempatan kerja bagi warga," ujarnya.
AMPK TPPO juga menyoroti sikap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan yang dinilai lamban merespons laporan kasus tersebut.
"Kami sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini, tetapi tidak pernah mendapat respons. Padahal korbannya adalah anak di bawah umur," kata Rahmad.
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
