Hashim Djojohadikusumo Ungkap Kekhawatiran Investor soal Kebijakan Prabowo-Gibran
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
MEDAN — Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Sumatera Utara menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak pegawai pada 15 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah pasca-bencana lingkungan di Sumut.
Pencabutan izin ini merupakan bagian dari langkah Presiden Prabowo Subianto menindak perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, menyatakan pihaknya mendukung pencabutan izin selama dilakukan melalui kajian komprehensif dan transparan.Baca Juga:
Namun, Mangapul menekankan agar hak para pekerja tetap menjadi prioritas.
"Kita sepakat jika kajian sudah dilakukan secara komprehensif. Apa yang menjadi pelanggaran dan langkah yang diambil harus disampaikan terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, nasib puluhan ribu karyawan yang terdampak juga harus diperhatikan, berikan tenggang waktu agar hak mereka terpenuhi," kata Mangapul, Kamis (22/1/2026).
Mangapul juga menyoroti dampak kebijakan pencabutan izin terhadap iklim investasi di Sumatera Utara.
Menurutnya, pemerintah perlu menimbang keberlangsungan usaha sekaligus menegakkan aturan untuk penyelamatan lingkungan.
Pencabutan izin dilakukan terhadap 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan enam badan usaha non-kehutanan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Di Sumatera Utara, izin 15 perusahaan PBPH yang dicabut antara lain PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, PT Multi Sibolga Timber, PT Panei Lika Sejahtera, PT Putra Lika Perkasa, PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT Teluk Nauli, dan PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Selain itu, enam badan usaha non-kehutanan juga dicabut izinnya, termasuk PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy di Sumut.
Mangapul menegaskan, pencabutan izin ini harus diikuti pemenuhan hak-hak pekerja agar tidak menimbulkan masalah sosial, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait.*
(ds/dh)
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA Lionel Messi tengah berduka. Ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan kariernya, Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat, 8
ENTERTAINMENT
BINJAI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, H.M Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman para Veteran di wilayah Sumatera Uta
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan mas
EKONOMI
JAKARTA Gerhana Matahari Total (GMT) yang diperkirakan terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. B
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana merombak buku pelajaran yang digunakan siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sekitar 57 rib
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Prakt
PENDIDIKAN
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL