Mentan Amran Usulkan Menu MBG Sajikan Telur dan Ayam Tiga Kali Seminggu
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan pola menu pada program Makan Bergizi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mencabut izin perhutanan dari 28 perusahaan di Sumatera pasca-bencana alam besar yang melanda wilayah tersebut.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan peninjauan ulang izin kehutanan.
Baca Juga:Prasetyo Hadi menegaskan, pencabutan izin akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh kementerian terkait.
Langkah-langkah ini bisa berupa penjatuhan sanksi administratif maupun denda kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
"Bahwa masih ada beberapa perusahaan yang mungkin tetap beroperasi, itu tidak menjadi masalah. Proses penegakan hukum ini harus berjalan seiring dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi, agar lapangan pekerjaan masyarakat tidak terganggu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Prasetyo, telah memerintahkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan proses ekonomi di lapangan tetap berjalan meski izin perusahaan dicabut.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terhentinya aktivitas usaha dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang bergantung pada pekerjaan di perusahaan tersebut.
Prasetyo menjelaskan, beberapa perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang HPH, akan dialihkan aktivitasnya.
Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
"Keputusan ini tidak semata-mata menghentikan kegiatan perusahaan, tapi memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kita juga harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi warga yang terdampak," pungkas Prasetyo.
Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan yang rawan disalahgunakan, sekaligus memperhatikan stabilitas ekonomi lokal.*
Baca Juga:
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan pola menu pada program Makan Bergizi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons sorotan publik terkait anggaran Rp10 miliar untuk rehabilitasi Gedung Satreskri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Banyak pengguna smartphone Android mengeluhkan baterai yang cepat habis dan performa perangkat yang semakin lambat setelah digun
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah bersama perbankan kembali menghadirkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui p
EKONOMI
JAKARTA Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia tidak berhenti setelah terjadinya kiamat. Setelah seluruh alam semesta hancur, terdapat se
AGAMA
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa dan Roy Suryo Notodiprojo yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Ak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak kalangan pemuda dan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah mela
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus memantapkan langkah untuk menjadikan ibu kota Sumatera Utara sebagai salah satu pusat Meeting, Incenti
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi jajaran iNews dan PT MNC TV bersama MNC Group di Rumah Dinas Wali Kota
PEMERINTAHAN