JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mangkrak dan berubah menjadi kota hantu.
Menurut dia, proyek pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Gibran mengatakan, perhatian pemerintah terhadap pembangunan IKN masih sangat besar.Baca Juga:
Hal itu, kata dia, ditunjukkan melalui kunjungannya langsung ke IKN pada akhir tahun lalu yang kemudian disusul kunjungan Presiden Prabowo Subianto dua pekan setelahnya.
"Bukan kota hantu, IKN juga tidak mangkrak. Kalau media asing yang memang pembenci pemerintah, ya pasti akan menulis yang jelek," kata Gibran dalam acara Talk Show Arah Baru Pembangunan Nasional di Balairung Utama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Senin, 26 Januari 2026.
Gibran juga menepis tudingan bahwa pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk merekayasa visual keramaian dan progres pembangunan di IKN. Ia menyebut klaim tersebut tidak berdasar.
"Soal itu tanya Roy Suryo saja. Jalan tol ke IKN sudah tersambung, dari Balikpapan cuma sekitar 50 menit," ujarnya.
Menurut Gibran, saat ini pembangunan IKN terus dipercepat meski masih terdapat sejumlah bangunan utama yang belum rampung.
Ia menyebut gedung legislatif dan yudikatif menjadi fokus penyelesaian berikutnya.
"Di IKN itu memang yang kurang gedung legislatif dan yudikatif. Tapi ini semua karya anak bangsa, kita harus bangga," katanya.
Ia menambahkan, pada tahun ini Sekretariat Wakil Presiden mulai mengirimkan personel untuk berkantor di IKN dan proses tersebut telah berjalan.
Gibran mengaku dirinya pun kerap menginap di rumah susun aparatur sipil negara (ASN) atau rumah menteri saat berkunjung ke IKN.
"Saya ke IKN tidak pernah tidur di hotel. Tidurnya di rusun ASN atau rumah menteri. Air minum di sana juga bisa langsung diminum dari kran," ucapnya.
Gibran menyatakan dirinya fleksibel dan dapat berkantor di mana saja, termasuk di lapangan atau wilayah terdampak bencana.
Menurut dia, pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan perubahan pola pikir.
"Ini bukan cuma soal pindah kantor, tapi juga soal mindset," kata Gibran.
Ia menilai IKN terus bergerak menuju kota yang hidup. Selain memiliki kualitas udara yang baik, kawasan tersebut dinilai relatif aman dari ancaman bencana alam.
Pembangunan IKN, menurut Gibran, kini juga mencakup infrastruktur pendukung seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, pusat perbelanjaan, sarana olahraga, hingga rumah ibadah.
"Saya bahkan minta masjid di IKN bisa digunakan pada hari pertama salat tarawih," ujarnya.*
(ad)
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
