JAKARTA – Ahli Artificial Intelligence (AI) Ridho Rahmadi menegaskan, riset yang dilakukan Roy Suryo cs terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merupakan penelitian ilmiah dan seharusnya tidak dikriminalisasi.
Pernyataan ini disampaikan Ridho usai diperiksa sebagai saksi ahli meringankan di Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga:Menurut Ridho, bangunan riset Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa telah memenuhi standar penelitian ilmiah secara umum.
"Apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah penelitian ilmiah, kemudian bangunan risetnya itu memenuhi standar dalam kacamata saya," ujar Ridho.
Ridho menambahkan, khusus Dokter Tifa, terdapat 35 tabel yang memuat studi neuropolitika dan neurosains.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kajian yang dilakukan telah matang, dewasa, dan established secara keilmuan.
"Jadi seharusnya ini diganjar dengan rekognisi, jangan sampai kriminalisasi," lanjutnya.
Ridho juga menjelaskan bahwa ia melakukan anotasi atau catatan dalam buku Jokowi's White Paper untuk menjelaskan baris kode program yang dibuat Rismon Sianipar.
Dalam hal metode penyampaian, Ridho menyebut Roy Suryo menyajikan analisis serupa dengan Rismon, namun dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.
"Garis besarnya secara umum analisis yang dilakukan sama dengan Dokter Rismon, hanya beliau menyampaikan dalam bahasa sains populer," ujarnya.
Pernyataan Ridho ini menjadi sorotan karena menekankan bahwa riset ilmiah harus dihargai, bukan dipermasalahkan secara hukum.*
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis melalui fitur DANA Kaget senilai Rp255.000. Saldo terse
EKONOMI
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Karo, Senin (2/2). Kegiatan
PEMERINTAHAN
TAPTENG Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN PSMS Medan kembali menerima sanksi denda besar dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada Kompetisi Pegadaian Championship musim 2025
OLAHRAGA
BULELENG Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
SERANG Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers akan menggelar sosialisasi pe
NASIONAL
SAMARINDA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah operasi Kali
PENDIDIKAN
