Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA TIMUR— Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS) di SMPN 167 Jakarta Timur, Rabu, 14 Januari 2026.
Kegiatan ini bertujuan mengenalkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 kepada siswa sebagai landasan pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Roadshow yang digelar di Kompleks PTB, Kecamatan Duren Sawit, itu diikuti siswa kelas VII dan VIII serta perwakilan OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK).Baca Juga:
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan pendidikan turut hadir, di antaranya Kasatlak Pendidikan Kecamatan Duren Sawit Farida Farhah, Kepala SMPN 167 Tumeri, Ketua Umum DPP GPIB Agung Karang, serta Ketua DPW GPIB DKI Jakarta Dandy Chaprianto sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Dandy menjelaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.
Regulasi baru tersebut menekankan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.
"Peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan di satuan pendidikan. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi," kata Dandy.
Ia menambahkan bahwa penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menjadi salah satu poin penting dalam peraturan tersebut, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban.
Kegiatan ini juga diwarnai dialog interaktif.
Sejumlah siswa mengajukan pertanyaan terkait isu perundungan, termasuk kaitan antara kepribadian introvert dan potensi menjadi korban bullying, serta upaya penanganannya di Indonesia.
Sebagai langkah pencegahan, SMPN 167 Jakarta Timur telah menerapkan sistem pengaduan berbasis barcode yang ditempatkan di setiap meja dan kursi kelas.
Barcode tersebut memungkinkan siswa menyampaikan laporan dugaan perundungan sekaligus kondisi suasana hati, yang akan langsung terhubung dengan guru bimbingan konseling apabila terdeteksi adanya masalah.
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL