Hakim MK ‘Cecar’ Operator Seluler Soal Kuota Internet Hangus, Soroti Dugaan Kerugian Konsumen
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR— Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS) di SMPN 167 Jakarta Timur, Rabu, 14 Januari 2026.
Kegiatan ini bertujuan mengenalkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 kepada siswa sebagai landasan pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Roadshow yang digelar di Kompleks PTB, Kecamatan Duren Sawit, itu diikuti siswa kelas VII dan VIII serta perwakilan OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK).Baca Juga:
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan pendidikan turut hadir, di antaranya Kasatlak Pendidikan Kecamatan Duren Sawit Farida Farhah, Kepala SMPN 167 Tumeri, Ketua Umum DPP GPIB Agung Karang, serta Ketua DPW GPIB DKI Jakarta Dandy Chaprianto sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Dandy menjelaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.
Regulasi baru tersebut menekankan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.
"Peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan di satuan pendidikan. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi," kata Dandy.
Ia menambahkan bahwa penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menjadi salah satu poin penting dalam peraturan tersebut, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban.
Kegiatan ini juga diwarnai dialog interaktif.
Sejumlah siswa mengajukan pertanyaan terkait isu perundungan, termasuk kaitan antara kepribadian introvert dan potensi menjadi korban bullying, serta upaya penanganannya di Indonesia.
Sebagai langkah pencegahan, SMPN 167 Jakarta Timur telah menerapkan sistem pengaduan berbasis barcode yang ditempatkan di setiap meja dan kursi kelas.
Barcode tersebut memungkinkan siswa menyampaikan laporan dugaan perundungan sekaligus kondisi suasana hati, yang akan langsung terhubung dengan guru bimbingan konseling apabila terdeteksi adanya masalah.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana duka menyelimuti warga Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Masyarakat digegerkan d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Ind
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied pe
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas keberangkatan 1.883 calon jemaah haji (calhaj) asal Kota Medan untuk musim haji 1
PEMERINTAHAN
BANGKA BELITUNG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi pemberitaan yang menuding ketidakprofesionalan lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL