Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah anggaran riset perguruan tinggi menjadi Rp 12 triliun dari sebelumnya Rp 8 triliun.
Penambahan anggaran ini diharapkan memperkuat riset nasional dan meningkatkan kontribusi universitas dalam mendukung agenda pembangunan strategis pemerintah.
Keputusan tersebut disampaikan Prabowo saat mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.Baca Juga:
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden menilai porsi anggaran riset selama ini masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan nasional.
"Dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dana riset perguruan tinggi sebelumnya hanya Rp 8 triliun atau sekitar 0,34 persen dari APBN," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Prabowo langsung memutuskan penambahan anggaran sebesar Rp 4 triliun.
Tambahan dana ini diharapkan dapat memperkuat kegiatan riset di seluruh universitas, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Namun demikian, Prabowo meminta agar arah riset lebih difokuskan pada kepentingan strategis nasional.
Prioritas riset diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi, serta mempercepat industrialisasi dan hilirisasi.
"Presiden menekankan agar riset mendukung persiapan industrialisasi dan hilirisasi yang tahun ini mulai dilakukan secara besar-besaran," kata Prasetyo.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah proyek industri strategis yang membutuhkan dukungan riset dari perguruan tinggi.
Ia menyebut terdapat sedikitnya 18 proyek strategis nasional yang memerlukan penguatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL