Sejumlah warganet menilai responsnya terkesan meremehkan pesan Presiden dan tidak mencerminkan empati atas persoalan lingkungan yang berulang kali dikeluhkan warga dan wisatawan.
Komentar kritik membanjiri media sosial.
Sebagian mempertanyakan kontribusi Bima sebagai anggota DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran terkait pengelolaan sampah di Badung.
Kritik juga diarahkan pada etika pejabat publik dalam menyikapi teguran kepala negara.
Hingga berita ini diturunkan, Bima Nata belum memberikan pernyataan resmi untuk menanggapi polemik tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari yang bersangkutan maupun DPRD Kabupaten Badung.*