Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan nyawa hanya karena tekanan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi kasus tragis seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah.
"Jangan sampai ada nyawa generasi muda Indonesia yang hilang lagi, hanya karena merasa tertekan karena tidak mampu membeli buku dan pulpen," ujar Puan, Rabu (4/2/2026).Baca Juga:
Puan menilai peristiwa tersebut merupakan tragedi yang memilukan sekaligus teguran keras bagi negara dalam memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi.
Menurutnya, kebijakan sekolah gratis saja tidak cukup.
Program pendidikan perlu didukung dengan bantuan buku, alat tulis, dan kebutuhan penunjang lain agar semua anak dapat belajar dengan layak.
"Program-program pendidikan, terutama beasiswa dan bantuan pendidikan, harus bisa mengatasi persoalan ini," kata Puan.
Ia juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengenali kondisi sosial ekonomi peserta didik sehingga anak tidak merasa terbebani secara psikologis.
Selain pendidikan, Puan menyoroti persoalan kemiskinan struktural. Ia mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan program bantuan sosial hingga ke daerah-daerah.
"Kasus ini muncul karena kemiskinan. Negara harus menghilangkan akar masalah kemiskinan," tegasnya.
Puan menambahkan, kesehatan mental anak juga harus menjadi perhatian penting di sekolah.
Peristiwa di Ngada menjadi pengingat bahwa psikologi anak berpengaruh terhadap karakter dan keputusan mereka.
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL