JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Eddy Hermawan, mengingatkan ancaman serius tenggelamnya kawasan pesisir Pulau Jawa, khususnya wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).
Ia menilai pendekatan pembangunan dinding laut raksasa atau giant sea wall berpotensi menimbulkan risiko baru karena menambah beban pada tanah pesisir yang sudah rentan.
"Jangan gunakan giant wall. Karena itu beratnya minta ampun. Dia akan menenggelamkan," kata Eddy, Rabu, 4 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut Eddy, solusi berbasis alam (nature-based solutions) justru lebih realistis untuk menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan tanah (land subsidence).
Ia mendorong pengembalian fungsi alam melalui sistem pemecah gelombang alami dengan konsep main loop, yakni memecah energi gelombang secara bertahap sebelum mencapai daratan.
Salah satu cara yang diusulkan adalah pemanfaatan hutan mangrove sebagai penyangga alami.
Vegetasi mangrove dinilai mampu meredam energi gelombang laut sehingga tidak langsung menghantam kawasan permukiman.
"Back to natural. Gelombang besar itu harus dipecah bertahap. Mangrove berfungsi sebagai buffer," ujar Eddy.
Selain perlindungan alami, Eddy menekankan pentingnya keselamatan penduduk pesisir melalui relokasi yang terencana.
Ia mengusulkan agar permukiman dipindahkan minimal 500 meter dari garis pantai dan berada di lokasi yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko banjir rob maupun tsunami.
"Penduduk jangan tinggal dekat pantai. Sudah dijauhkan, dinaikkan pula elevasinya. Ini soal keselamatan," kata dia.
Eddy menilai pendekatan alami lebih masuk akal karena krisis iklim global, termasuk mencairnya es di kutub, tidak dapat dihentikan secara instan oleh teknologi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur berat di pesisir justru berisiko memperparah kondisi tanah.
Ia juga menyoroti masifnya pembangunan kawasan pesisir, seperti deretan hotel di Semarang, yang mempercepat penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah berlebihan.
Kondisi tersebut, menurutnya, telah mencapai titik mengkhawatirkan.
"Tidak ada teknologi yang bisa menghentikan es kutub mencair. Jadi solusinya harus realistis dan alami. Kalau pembangunan terus dipaksakan, subsidensinya tidak terbatas," ujarnya.
Eddy menegaskan, kombinasi pemecah gelombang alami, relokasi penduduk, serta pembatasan eksploitasi pesisir merupakan kunci perlindungan jangka panjang kawasan Pantura.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pembangunan struktur beton berskala besar yang justru membebani wilayah pesisir yang kian rapuh.*
(oz/ad)
JAKARTA Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku bega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal eksp
NASIONAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih mengalami pemadaman listrik hingga Sabtu, 23 Mei 2026, setelah gangguan transmisi terjadi s
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam sebesar 8,35 persen sepanjang periode perdagangan 1822 Mei 2026 dan ditutup
EKONOMI
BANDA ACEH Majelis AlQur&039an dinilai sebagai salah satu majelis paling mulia dalam Islam karena merupakan warisan langsung dari Nab
AGAMA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Marka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait kasus korban begal, Guntur Sugoro (41), yang diduga ditembak kawanan
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Ba
PEMERINTAHAN
