Polemik Tambang Martabe: Operasional PT Agincourt Resources Diduga Masih Berjalan Meski Izin Dikabarkan Dicabut

TAPANULI SELATAN – Informasi mengenai pencabutan izin PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara, memunculkan polemik setelah aktivitas operasional perusahaan disebut masih terlihat di lapangan.

Sejumlah kendaraan operasional tambang, termasuk mobil angkutan dan alat berat, terpantau masih beroperasi di area sekitar tambang.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas kebijakan pencabutan izin yang disebut terjadi pada Januari 2026.

Baca Juga:

• HPN 2026 Belum Usai, Wartawan Dilarang Liput Sengketa Tambang Martabe, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan

Kuasa hukum Parsadaan Siregar Siagian, RHa Hasibuan, mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa izin PT AR telah dicabut.

Namun, aktivitas di lapangan dinilai belum menunjukkan penghentian operasional.

"Menurut informasi yang kami ketahui izin PT AR telah dicabut, tapi kami lihat banyak mobil-mobil tambang yang berlalu lalang," kata RHa, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai, apabila pencabutan izin telah berlaku efektif, seharusnya tidak ada lagi kegiatan operasional.

"Kalau memang izin sudah dicabut, seharusnya tidak ada aktivitas. Ini yang membuat publik bertanya-tanya," ujarnya.

RHa meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi guna menghindari spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut dia, kejelasan status operasional perusahaan penting untuk menjaga kepastian hukum dan kredibilitas kebijakan negara.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah melakukan pengkajian menyeluruh terhadap PT Agincourt Resources.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek hukum, teknis produksi, serta strategi bisnis perusahaan.

"Menanggapi beberapa pertanyaan media, kami telah menerapkan langkah-langkah pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Menurut Rosan, proses evaluasi tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi dan hasilnya telah dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan kebijakan lanjutan.

Dengan demikian, status final PT Agincourt Resources masih berada dalam tahap evaluasi pemerintah pusat.

Publik kini menunggu kejelasan apakah aktivitas yang terlihat di lapangan merupakan pelanggaran atas kebijakan pencabutan izin atau bagian dari mekanisme transisi yang masih dalam proses kajian.*

(dh)

Rosan Roeslani Buka Suara soal Rencana Negara Ambil Alih Tambang Emas Martabe

Pandji Pragiwaksono Tegaskan Tak Kapok Meski 6 Laporan Polisi Soal “Mens Rea”

Sekjen DPP PMS Usulkan Jalan Terpanjang Simalungun Dinamai Tuan Rondahaim

Nota Kesepakatan Investasi Bali Diresmikan, Kemenkum Bali Hadir Pastikan Kepastian Hukum

SP3 Eggi Sudjana Tuai Sorotan, Roy Suryo Endus Kejanggalan Prosedural

Mahfud MD Siap Bela Pandji, Yenny Wahid Soroti Roasting Mata Ngantuk Wapres