Bahasa Saja Tak Cukup, Mahasiswa Mandarin Didorong Jadi Jembatan Komunikasi Indonesia-Tiongkok
MEDAN Kemampuan berbahasa Mandarin dinilai tidak lagi cukup untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin global. Generasi muda ki
NASIONAL
JAKARTA – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis oleh Polda Metro Jaya kembali memanaskan polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo.
Roy Suryo, salah satu tersangka yang masih menjalani proses hukum dalam perkara serupa, mempertanyakan dasar dan prosedur penerbitan SP3 tersebut.
Roy menilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang ditempuh kepolisian.Baca Juga:
Ia menyebut keputusan menghentikan penyidikan terhadap Eggi dan Damai berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.
"Ada kejanggalan dalam dokumen SP3 yang diterbitkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelengkapan dan transparansi proses hukum," kata Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/1).
Roy juga mempertimbangkan langkah lanjutan dengan melaporkan sejumlah personel Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Ia menilai perlu ada pengawasan internal untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Sebelumnya, dalam gelar perkara khusus yang digelar di Mapolda Metro Jaya pada Desember 2025, kepolisian sempat memperlihatkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada para tersangka, termasuk Roy Suryo.
Namun Roy tetap menyatakan bahwa gelar perkara tersebut belum membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Eggi Sudjana sebelumnya dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Pada 8 Januari 2026, Eggi bertemu langsung dengan Jokowi di Solo.
Kuasa hukum Eggi, Elida Netty, menyebut pertemuan tersebut bukan untuk meminta maaf, melainkan menyampaikan posisi hukum kliennya dan meminta agar perkara tidak dilanjutkan.
MEDAN Kemampuan berbahasa Mandarin dinilai tidak lagi cukup untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin global. Generasi muda ki
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kodam I/Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indone
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memastikan adanya efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah
EKONOMI
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini tidak lagi menjadi satusatunya moda
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan uang tunai hasil pemulihan aset dan lelang barang rampasan negara senilai Rp1.029.874.376.628 kepada K
HUKUM DAN KRIMINAL