JAKARTA – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis oleh Polda Metro Jaya kembali memanaskan polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo.
Roy Suryo, salah satu tersangka yang masih menjalani proses hukum dalam perkara serupa, mempertanyakan dasar dan prosedur penerbitan SP3 tersebut.
Roy menilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang ditempuh kepolisian.Baca Juga:
Ia menyebut keputusan menghentikan penyidikan terhadap Eggi dan Damai berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.
"Ada kejanggalan dalam dokumen SP3 yang diterbitkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelengkapan dan transparansi proses hukum," kata Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/1).
Roy juga mempertimbangkan langkah lanjutan dengan melaporkan sejumlah personel Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Ia menilai perlu ada pengawasan internal untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Sebelumnya, dalam gelar perkara khusus yang digelar di Mapolda Metro Jaya pada Desember 2025, kepolisian sempat memperlihatkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada para tersangka, termasuk Roy Suryo.
Namun Roy tetap menyatakan bahwa gelar perkara tersebut belum membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Eggi Sudjana sebelumnya dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Pada 8 Januari 2026, Eggi bertemu langsung dengan Jokowi di Solo.
Kuasa hukum Eggi, Elida Netty, menyebut pertemuan tersebut bukan untuk meminta maaf, melainkan menyampaikan posisi hukum kliennya dan meminta agar perkara tidak dilanjutkan.
Permohonan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif diajukan pada 12 Januari 2026.
Dua hari kemudian, Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus sebelum akhirnya menerbitkan SP3 pada 15 Januari 2026 serta mencabut pencekalan imigrasi terhadap Eggi.
Sehari setelahnya, Eggi bertolak ke Penang, Malaysia, untuk menjalani pengobatan.
Sementara itu, Roy Suryo menegaskan akan terus menempuh jalur hukum guna memperoleh kejelasan dan kesetaraan perlakuan dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah pihak tersebut.*
(dw/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
