JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi, terkait kasus suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat 2023.
Dalam putusannya, MA tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara 2,5 tahun bagi Saiful.
Baca Juga:Putusan kasasi yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Soesilo pada Minggu, 8 Maret 2026, dengan nomor perkara 55 K/Pid.Sus/2026, menegaskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) untuk kasus ini tidak dapat diterima atau NOF (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Dalam pertimbangan MA, meskipun terdapat perbedaan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Medan yang sebelumnya menyatakan Saiful dihukum denda Rp 100 juta dengan subsider enam bulan kurungan, MA memutuskan mengubah ketentuan denda menjadi Rp100 juta dengan subsider satu bulan kurungan.
Namun, vonis pidana penjara Saiful tetap sama, yakni 2,5 tahun.
"Amar putusan kasasi, permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) NOF atau tidak dapat diterima. Tolak kasasi terdakwa (Saiful)," ujar Soesilo dalam sidang yang diadakan pada pekan lalu.
Saiful terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam bentuk menerima suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Keputusan ini mengakhiri rangkaian proses hukum yang dimulai sejak kasus suap seleksi PPPK di Kabupaten Langkat mencuat ke publik.Kasus ini berawal dari dugaan suap yang melibatkan Saiful Abdi dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat pada 2023.
Saiful, bersama dengan sejumlah pejabat lainnya, menerima suap dari peserta yang ingin lolos dalam seleksi tersebut.
Dalam proses banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menghukum Saiful dengan pidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.
Namun, putusan ini mendapat perhatian publik setelah Saiful mengajukan permohonan kasasi.
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
