Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA – Polemik di tubuh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kian memanas. Ketua IDAI sekaligus konsultan jantung anak senior, dr Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, mengaku telah dipecat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pengakuan itu disampaikan dr Piprim melalui akun Instagram pribadinya, Senin (16/2/2026).
Dalam unggahan video, dr Piprim menyatakan, "Akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin."Baca Juga:
Dia juga meminta maaf kepada pasien, mahasiswa, residen, dan calon dokter anak yang selama ini dibimbingnya, terutama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Awal Mula Ketegangan
Menurut dr Piprim, konflik bermula sekitar dua bulan sebelum mutasi paksa oleh Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr Azhar Jaya.
Saat itu, dr Piprim mengaku dipanggil seniornya, Prof Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A(K), yang memperingatkan agar bersikap kooperatif terhadap kolegium bentukan Kementerian Kesehatan.
Dr Piprim menegaskan bahwa sikapnya mengikuti amanah Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang, yakni menjaga independensi kolegium dari Kemenkes. Dia menambahkan, posisi independen kolegium diperkuat amar putusan Mahkamah Konstitusi.
Mutasi dan Kontroversi ASN
Sekitar April 2025, dr Piprim dimutasi dari RSCM ke RSUP Fatmawati secara mendadak.
Menurut dr Piprim, mutasi tersebut tidak transparan dan tidak sesuai asas meritokrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena menolak mutasi, ia menyatakan dirinya diberhentikan.
Sementara itu, Direktur Utama RSUP Fatmawati, Wahyu Widodo, menegaskan bahwa pemecatan dr Piprim semata-mata karena ketidakhadiran 28 hari berturut-turut.
Menurut Wahyu, dr Piprim mengetahui risiko pencabutan status ASN karena tidak merespons pemanggilan RSUP Fatmawati terkait praktiknya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Kesehatan belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini.*
(in/dh)
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN