Polri: Tak Ada Toleransi bagi Kasat Narkoba Toraja Utara yang Terjerat Narkoba
JAKARTA Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap personel yang terlibat tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh umat Islam untuk berhati-hati membeli produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia.
Imbauan ini muncul menyusul perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS yang membebaskan produk Amerika dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal.
Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis, menegaskan dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (23/2/2026), bahwa konsumen sebaiknya hanya membeli produk dengan label halal resmi.Baca Juga:
"Kalau nggak ada sertifikasi halalnya, tidak usah beli," ujarnya.
Cholil menjelaskan alasan pentingnya label halal. Barang bersertifikat halal dijamin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki komite halal dan komisi fatwa untuk memastikan produk sesuai syariat Islam.
Tanpa label, tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk tersebut.
Selain itu, MUI akan menganalisis lebih lanjut apakah pembebasan sertifikasi halal produk AS dalam perjanjian perdagangan ini sesuai dengan hukum nasional.
"Nanti kita bisa mempertimbangkan apakah ini melanggar undang-undang atau tidak," kata Cholil.
Ketentuan baru ini tercantum dalam Article 2.9 dan Article 2.22 perjanjian perdagangan.
Article 2.9 mengatur produk manufaktur, kosmetik, dan alat kesehatan dari AS yang tidak wajib memiliki sertifikasi halal.
Sementara Article 2.22 mencakup produk pangan dan pertanian, di mana Indonesia menerima praktik penyembelihan sesuai hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).
MUI mengingatkan konsumen agar tetap waspada terhadap produk impor dan memastikan keamanan dan kehalalan sebelum membeli.
Imbauan ini menjadi sorotan penting di tengah kekhawatiran masyarakat terkait pembebasan sertifikasi halal bagi produk luar negeri.*
(bi/ad)
JAKARTA Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap personel yang terlibat tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan penanganan sektor kesehatan bagi warga terdampak bencana alam
KESEHATAN
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) un
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupate
PEMERINTAHAN
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, bertindak sebagai pembina apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan No
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Zakat, infaq dan sedekah merupakan wujud nyata dari rasa kemanusiaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial kita terhadap se
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Jelang Tahun Baru China 2577 Kongzili atau Imlek, Senin (16/2/2026) malam, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina terima audiensi Universitas Prima Medan (UNPRI) yang dipimpin Dekan Fakul
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti serangkaian kasus yang melibatkan anggota Polri pada awal 2026, mulai dari duga
HUKUM DAN KRIMINAL