Bripda Firman Jadi Tersangka, Kapolda Sulsel: Luka Korban Terbukti Akibat Pukulan
MAKASSAR Polda Sulawesi Selatan menetapkan Bripda Firman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap juniornya, Bripda DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesalkan pernyataan kontroversial pemilik akun media sosial @sasetyaningtyas yang menyebut, "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan."
Pernyataan tersebut menuai polemik setelah unggahan yang menampilkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya beredar luas di media sosial.
Dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Senin (23/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Baca Juga:
"Dirut LPDP sudah bertemu dengan suaminya dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai beserta bunganya," ujar Purbaya.
Ia menekankan bahwa dana beasiswa LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan pembiayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan agar SDM kita tumbuh. Kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya kembali dengan bunganya," katanya.
Purbaya juga menyatakan akan memberikan sanksi administratif.
"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan dia tidak akan bisa masuk (bekerja). Jangan menghina negara Anda sendiri," ujarnya.
Ia bahkan menyinggung prospek ekonomi Indonesia dalam dua dekade mendatang.
"Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi ekonomi kita akan bagus banget," kata Purbaya.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyayangkan polemik yang timbul akibat unggahan salah satu alumninya, Dwi Sasetyaningsih (DS).
Menurut dia, sikap tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan kepada seluruh penerima beasiswa.
MAKASSAR Polda Sulawesi Selatan menetapkan Bripda Firman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap juniornya, Bripda DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Polda Sulawesi Selatan menetapkan Bripda Firman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap juniornya, Bripda DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap personel yang terlibat tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan penanganan sektor kesehatan bagi warga terdampak bencana alam
KESEHATAN
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) un
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupate
PEMERINTAHAN
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, bertindak sebagai pembina apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan No
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Zakat, infaq dan sedekah merupakan wujud nyata dari rasa kemanusiaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial kita terhadap se
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Jelang Tahun Baru China 2577 Kongzili atau Imlek, Senin (16/2/2026) malam, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia
PEMERINTAHAN