OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa data pribadi masyarakat tidak akan disalahgunakan oleh Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan perdagangan bilateral melalui The Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, Selasa (24/2/2026).
Haryo menjelaskan, mekanisme transfer data lintas batas yang diatur dalam ART tetap mematuhi regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.Baca Juga:
Data yang dimaksud adalah informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis dan sistem aplikasi, seperti e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, serta layanan digital lainnya.
"Kebijakan ini tidak berarti menyerahkan kedaulatan data kepada pihak lain. Pemindahan data baik fisik maupun digital melalui cloud dan kabel tetap berada dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengurangi hak warga negara," tegas Haryo.
Menurutnya, kepastian aturan transfer data ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang investasi pada pusat data (data centers), infrastruktur cloud, dan berbagai layanan digital global.
Kesepakatan ART sendiri telah rampung pada pekan lalu. Secara umum, AS masih mengenakan tarif resiprokal sebesar 19% untuk produk impor Indonesia, namun sebanyak 1.819 pos tarif, termasuk produk tekstil, mendapatkan fasilitas tarif 0%.
Dengan kerangka aturan yang jelas dan proteksi data yang terjamin, pemerintah berharap investasi teknologi dan layanan digital di Indonesia meningkat, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap keamanan data warga.*
(vo/ad)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL