Usai Aksi Massa, Pemko Medan Sempurnakan SE soal Penjualan Daging Nonhalal
MEDAN Pemerintah Kota Medan akan menyempurnakan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik, seiring Kemhan sebelumnya menerima empat unit kendaraan Mahindra Scorpio sebagai hibah kemanusiaan.
"Kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan dari PT Agrinas merupakan hibah murni untuk mendukung penanganan bencana di Aceh. Kendaraan ini digunakan untuk mempercepat mobilitas logistik dan evakuasi warga terdampak," kata Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, Kamis, 26 Februari 2026.Baca Juga:
Rico menegaskan, hibah ini tidak terkait dengan pengadaan 105 ribu unit mobil pikap yang rencananya diimpor oleh Agrinas.
"Penerimaan hibah berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pembelian atau pengadaan kendaraan 105 ribu unit," ujarnya.
Kemhan memastikan semua dukungan yang diterima diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan dan penanganan darurat bencana, serta dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri telah meneken kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun.
Rencana impor mencakup 35 ribu unit Mahindra Scorpio Pick-Up dan 70 ribu unit Tata Motors yang terdiri dari 35 ribu Yodha Pick-Up dan 35 ribu Ultra T.7 Light Truck. Kendaraan ini akan digunakan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menanggapi rencana ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda sementara impor hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerja luar negeri.
Dasco menekankan bahwa Presiden akan meninjau kesiapan industri dalam negeri sebelum keputusan akhir dibuat.
Dengan penegasan Kemhan ini, publik diharapkan memperoleh klarifikasi yang jelas mengenai posisi kementerian dalam rencana impor besar-besaran kendaraan niaga dari India dan membedakan antara hibah kemanusiaan dengan proyek pengadaan massal.*
(d/dh)
MEDAN Pemerintah Kota Medan akan menyempurnakan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang Ramadan, fitur DANA Kaget dari DANA Indonesia kembali ramai dibagikan di media sosial. Sejumlah tautan yang beredar me
EKONOMI
NIAS SELATAN Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendesak penghentian segera aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT G
NASIONAL
DENPASAR Dekranasda Provinsi Bali kembali menghadirkan panggung kreasi lokal melalui pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD) ke2
EKONOMI
ARGENTINA Maret 2016 menjadi saksi perjuangan manusia melawan ego di ketinggian Andes. Tim Ekspedisi Indonesia Raya, yang membawa misi m
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN, SUMUT Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Informasi Rakyat Tapanuli Bagian Selatan (DPD LiRa Tabagsel) resmi melaporkan Din
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, terkait duga
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kinerja Guru Sertifikasi pada Satuan Pend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dua ibu terdakwa kasus berbeda bersimpuh di hadapan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, usai rapat dengar pendapat umum di Gedun
HUKUM DAN KRIMINAL