Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang bagi kepala daerah untuk turun langsung mengawasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas menu sesuai anggaran dan standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa para pimpinan daerah dapat memantau kesiapan dapur hingga menilai kesesuaian menu sebelum diunggah ke sistem.Baca Juga:
"Sebelum menu-menu itu di-upload, mungkin Bapak bisa, selama Ramadhan ini, sambil Safari Ramadhan, dicek, Pak, di dapur mereka, apakah benar atau tidak," ujar Nanik, Kamis (5/3/2026).
Keterlibatan kepala daerah ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan MBG.
Karena berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga lurah memiliki kewenangan untuk memantau dapur MBG.
"Pak Camat apakah boleh masuk? Boleh, Pak, ikut mengawasi. Pak Lurah juga boleh masuk, Pak," tambah Nanik.
Selain memeriksa menu, kepala daerah juga dapat meninjau kondisi lingkungan dapur. Sebelumnya, beberapa dapur MBG mendapat penolakan warga karena berdiri di permukiman.
Nanik menegaskan, jika ditemukan kondisi dapur yang membahayakan hingga berpotensi menimbulkan keracunan, kepala daerah bisa mengirimkan rekomendasi penutupan kepada Kepala BGN.
"Di tahun 2026 ini, selain menambah jumlah dapur, kami juga meningkatkan kualitas dapur," jelasnya.
Keputusan ini diambil karena keterbatasan sumber daya internal BGN. Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN hanya memiliki sekitar 70 personel, sehingga dianggap belum memadai untuk mengawasi ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.*
(mi/dh)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK