Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan
NASIONAL
JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang bagi kepala daerah untuk turun langsung mengawasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas menu sesuai anggaran dan standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa para pimpinan daerah dapat memantau kesiapan dapur hingga menilai kesesuaian menu sebelum diunggah ke sistem.Baca Juga:
"Sebelum menu-menu itu di-upload, mungkin Bapak bisa, selama Ramadhan ini, sambil Safari Ramadhan, dicek, Pak, di dapur mereka, apakah benar atau tidak," ujar Nanik, Kamis (5/3/2026).
Keterlibatan kepala daerah ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan MBG.
Karena berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga lurah memiliki kewenangan untuk memantau dapur MBG.
"Pak Camat apakah boleh masuk? Boleh, Pak, ikut mengawasi. Pak Lurah juga boleh masuk, Pak," tambah Nanik.
Selain memeriksa menu, kepala daerah juga dapat meninjau kondisi lingkungan dapur. Sebelumnya, beberapa dapur MBG mendapat penolakan warga karena berdiri di permukiman.
Nanik menegaskan, jika ditemukan kondisi dapur yang membahayakan hingga berpotensi menimbulkan keracunan, kepala daerah bisa mengirimkan rekomendasi penutupan kepada Kepala BGN.
"Di tahun 2026 ini, selain menambah jumlah dapur, kami juga meningkatkan kualitas dapur," jelasnya.
Keputusan ini diambil karena keterbatasan sumber daya internal BGN. Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN hanya memiliki sekitar 70 personel, sehingga dianggap belum memadai untuk mengawasi ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.*
(mi/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergi
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian lima jurnalis dan tiga awak speedboat yang hilang kontak saat melakukan pelipu
PERISTIWA
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam, 9 September 2026, menyebabkan sejumlah wilayah terendam ba
PERISTIWA
DELI SERDANG Juli Hartuti (49), mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menggugat Bupati Deli
HUKUM DAN KRIMINAL
CIREBON Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap sejumlah faktor yang dapat memicu perceraian dalam rumah tangga. Menurut dia, persoalan
NASIONAL
KARO Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada pertengahan Agustus 2026 terus mendapat p
KESEHATAN
KARO Siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, 16 tahun, yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gr
KESEHATAN
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 10 Se
HUKUM DAN KRIMINAL