Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
Menurut Abyadi, belasan ribu anak korban keracunan itu tidak akan terjadi bila BGN professional dalam mengelola MBG. "Sistem pengawasannya mestinya harus tegas. Mulai proses syarat administratif, kontroling standar higiene dan sanitasi," tegasnya.
Bila syaratnya tidak terpenuhi, seharusnya BGN jangan mengizinkan SPPG beroperasi. "Sebelum syarat yang diwajibkan terpenuhi, jangan diizinkan beroperasi. Jangan mentang-mentang memburu waktu, biar Presiden Prabowo senang, semua syarat diabaikan. Ini ngk benar," tegas Abyadi yang mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Di sisi lain, APH, terutama pihak kepolisian, mestinya harus segera mengambil langkah hukum. "Periksa itu SPPG yang telah menyebabkan belasan ribu anak korban keracunan. Jangan cuma diam dan menonton peristiwa keracunan ini saja. Laksanakan tufoksinya. Lakukan proses hukum," tegas Abyadi.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL