DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema APBN Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA — Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada 21 Maret 2026.
Prediksi tersebut didasarkan pada perhitungan astronomi mengenai posisi hilal untuk penentuan awal bulan Syawal.
Thomas menjelaskan, pada saat magrib 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal diperkirakan belum memenuhi kriteria visibilitas bulan sabit baru yang ditetapkan negara anggota MABIMS—forum kerja sama Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.Baca Juga:
Menurut dia, berdasarkan peta perhitungan astronomi, kurva visibilitas hilal masih melintasi wilayah Asia Tengah.
"Pada saat magrib 19 Maret 2026, di wilayah Asia Tenggara hilal belum memenuhi kriteria baru MABIMS," kata Thomas, Selasa, 10 Maret 2026.
Dalam kriteria MABIMS, imkanur rukyat atau kemungkinan terlihatnya hilal dinyatakan terpenuhi jika posisi bulan mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Namun pada waktu pengamatan tersebut, posisi hilal di kawasan Asia Tenggara diperkirakan belum mencapai batas minimal tersebut.
Dengan kondisi tersebut, Thomas memperkirakan 1 Syawal 1447 Hijriah kemungkinan jatuh pada 21 Maret 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan resmi awal Syawal tetap menunggu keputusan pemerintah melalui sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 19 Maret 2026.
Thomas juga menyebut terdapat kemungkinan tanggal berbeda apabila menggunakan metode perhitungan lain, seperti kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Dalam metode tersebut, posisi bulan dinilai telah memenuhi syarat penetapan awal bulan.
Berdasarkan kriteria KHGT, 1 Syawal 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada 20 Maret 2026.*
(oz/dh)
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp16.863 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 10 Ma
EKONOMI
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL