KPK Ungkap Kasus Suap Proyek di Rejang Lebong, 5 Orang Jadi Tersangka
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besar-besaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai.
Langkah ini tidak hanya untuk menyegarkan organisasi, tetapi juga menindak tegas oknum bermasalah yang digeser ke posisi non-strategis.
Menurut Purbaya, pergantian pejabat eselon II di lingkungan DJP memunculkan kebutuhan untuk membentuk tim baru yang solid.Baca Juga:
"Kan eselon II-nya udah ganti, ke bawahnya pasti ganti juga dong, biar eselon II yang baru ini bisa membentuk tim baru yang lebih solid. Jadi itu utamanya, dan mungkin sebagian yang agak-agak nakal sudah kita pindahkan ke pinggir," ucapnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/3/2026).
Purbaya menegaskan, imunitas bagi oknum bermasalah telah berakhir. "
Kalau ada yang melakukan kesalahan, pasti diproses. Jadi nggak ada tuh yang santai-santai saja dapet duit, habis itu nggak bisa diproses," tambahnya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menekankan bahwa pemerintah kini serius menutup celah kebocoran negara dari dalam institusi pajak.
Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-91/PJ/PJ.01/2026, dari total pegawai yang dimutasi, 1.828 orang diangkat atau dipindahkan sebagai Account Representative, sementara 215 lainnya menjadi Penelaah Keberatan.
Keputusan ini berlaku mulai 30 Maret 2026.
Untuk memastikan pengawasan lebih ketat, Purbaya meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu lebih agresif mendeteksi pelanggaran internal.
"Kita ubah pendekatan ke depan. Inspektur Jenderal kami galakkan agar aktif mengontrol kegiatan pegawai, sehingga kebocoran bisa ketahuan cepat, sebelum pihak luar memeriksa," ujarnya.
Langkah ini dipandang sebagai alarm keras bahwa pemerintah kini tak main-main dalam menegakkan disiplin pegawai pajak dan memberantas praktik yang merugikan negara.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat banyak kritik dari warganet di media sosial setelah nilai tukar rupiah se
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan proses penyidikan terkait tragedi longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banta
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang
INTERNASIONAL
BALI Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menutup sementara empat kawasan Taman Wisata Alam (TWA) mulai 18 hingga 20 Maret 202
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mematangkan rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagi
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas (Palas), Ahmad Rezki Hasibuan, menyoroti kinerja Inspektorat daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong percepatan penanganan pengungsi korban bencana, dengan target z
PEMERINTAHAN
BANDUNG Pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya peran kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menguji serta mengkritik kebija
EKONOMI