MEDAN– Sebuah video yang memperlihatkan pasangan suami istri (pasutri) yang mengamuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantauprapat viral di media sosial.
Pasangan yang diketahui sebagai pengusaha ayam broiler ini tidak terima lantaran rekening mereka diblokir dan harus membayar utang pajak sebesar Rp 768 juta.
Dalam video yang beredar, pasangan ini terlihat marah dan berteriak di depan petugas KPP Pratama Rantauprapat, meminta agar pemblokiran rekening mereka segera dibuka.Baca Juga:
Mereka mengaku terkejut dengan keputusan tersebut, mengingat jumlah utang pajak yang harus dibayar begitu besar.
Pihak DJP Klarifikasi Tindakan Pemblokiran
Menanggapi insiden tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II, Lucas Hendrawan, membenarkan peristiwa tersebut.
Lucas mengatakan bahwa pasutri yang bersangkutan datang ke KPP Pratama Rantauprapat untuk meminta penjelasan mengenai pemblokiran rekening yang dilakukan dalam rangka penagihan atas utang pajak yang belum dilunasi.
"Kejadian tersebut benar adanya, dan pihak Wajib Pajak (WP) datang untuk meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening mereka," ujar Lucas, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).
Menurut Lucas, pemblokiran rekening merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh DJP sebagai bagian dari prosedur penagihan aktif, yang dilakukan apabila utang pajak yang telah ditetapkan belum juga dilunasi oleh WP.
Selain itu, dia menambahkan bahwa sebelum pemblokiran dilakukan, pihak DJP sudah mengirimkan surat teguran dan langkah-langkah penagihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah Penagihan Pajak yang Telah Ditempuh
Lucas menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penagihan yang dilakukan DJP dimulai dengan penyampaian surat teguran, penerbitan surat paksa, dan dilanjutkan dengan tindakan penagihan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak.
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melepas ribuan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh di Depo
NASIONAL
BANDUNG Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung,
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan teknologi iradiasi nuklir
PEMERINTAHAN
SURABAYA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan posko pengaduan untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dengan menyelenggarakan kegiatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang selama libur Lebaran Idul Fitri 1447 H akan mencapai Rp
EKONOMI
SURABAYA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga pangan nasional terpantau mengalami kenaikan signifikan pada 15 Maret 2026, H6 jelang Lebaran. Berdasarkan data yang diri
EKONOMI
DELI SERDANG Seorang remaja bernama Bagus Prayoga Syahputra, 13 tahun, ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Belawan, tepatnya di Be
PERISTIWA
