Pengusaha Ayam Marah di KPP Rantauprapat: Rekening Diblokir Karena Utang Pajak Rp 768 Juta

MEDAN– Sebuah video yang memperlihatkan pasangan suami istri (pasutri) yang mengamuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantauprapat viral di media sosial.

Pasangan yang diketahui sebagai pengusaha ayam broiler ini tidak terima lantaran rekening mereka diblokir dan harus membayar utang pajak sebesar Rp 768 juta.

Dalam video yang beredar, pasangan ini terlihat marah dan berteriak di depan petugas KPP Pratama Rantauprapat, meminta agar pemblokiran rekening mereka segera dibuka.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tekankan Kearifan Lokal dan Perkuat Sinergi dengan KPP Pratama Banda Aceh

Mereka mengaku terkejut dengan keputusan tersebut, mengingat jumlah utang pajak yang harus dibayar begitu besar.

Pihak DJP Klarifikasi Tindakan Pemblokiran

Menanggapi insiden tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II, Lucas Hendrawan, membenarkan peristiwa tersebut.

Lucas mengatakan bahwa pasutri yang bersangkutan datang ke KPP Pratama Rantauprapat untuk meminta penjelasan mengenai pemblokiran rekening yang dilakukan dalam rangka penagihan atas utang pajak yang belum dilunasi.

"Kejadian tersebut benar adanya, dan pihak Wajib Pajak (WP) datang untuk meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening mereka," ujar Lucas, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Menurut Lucas, pemblokiran rekening merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh DJP sebagai bagian dari prosedur penagihan aktif, yang dilakukan apabila utang pajak yang telah ditetapkan belum juga dilunasi oleh WP.

Selain itu, dia menambahkan bahwa sebelum pemblokiran dilakukan, pihak DJP sudah mengirimkan surat teguran dan langkah-langkah penagihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah Penagihan Pajak yang Telah Ditempuh

Lucas menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penagihan yang dilakukan DJP dimulai dengan penyampaian surat teguran, penerbitan surat paksa, dan dilanjutkan dengan tindakan penagihan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak.

"Pemblokiran rekening ini dilakukan sesuai prosedur, dan hanya dapat dicabut jika persyaratan yang diatur dalam peraturan perpajakan telah dipenuhi oleh WP," ungkap Lucas. Ia juga mengonfirmasi bahwa Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tindak Lanjut dari Pasutri

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasangan suami istri tersebut telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Kanwil DJP Sumatera Utara. Proses ini sedang diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Meskipun demikian, Lucas menegaskan bahwa pemblokiran rekening tidak dapat dicabut begitu saja tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi perpajakan yang ada.*

(ds/dh)

Kapolda Aceh Tekankan Kearifan Lokal dan Perkuat Sinergi dengan KPP Pratama Banda Aceh

Semarak Ramadhan 1447 H, TP PKK dan DWP Simalungun Bagikan Takjil Gratis untuk Masyarakat di Pematang Raya

DWP Aceh dan Pusat Gelar Buka Puasa Bersama dan Salurkan Paket Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

DPRD Sumsel Anggarkan Rp 486,9 Juta untuk Dua Meja Biliar di Rumah Dinas

Owner Restoran Bibi Kelinci Penuhi Panggilan Komisi III DPR Usai Jadi Tersangka

Bendahara A-PPI Sergai Urus NPWP di KPP Tebing Tinggi, Soroti Lamanya Antrean