JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti pernyataan salah seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga yang membuat status WhatsApp yang kontroversial.
Status tersebut berbunyi, "Peregengan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur," yang memicu protes dari publik.
Akibatnya, pegawai tersebut diberhentikan dari jabatannya.Baca Juga:
Charles menegaskan bahwa program MBG (Makanan Bergizi) yang dikelola menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan program yang sepenuhnya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat.
Ia menekankan bahwa kualitas gizi yang disajikan dalam program MBG sangatlah penting.
"Ya, yang pertama, program MBG ini adalah program yang menggunakan APBN ya, menggunakan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat. Sehingga, apa yang disajikan kepada anak-anak harus, bukan sekadar kuantitasnya saja," ujar Charles Honoris di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/03/2026).
Politikus PDIP ini menyayangkan ucapan yang dibuat oleh pegawai SPPG tersebut, yang menyebut bahwa masyarakat yang mengkritik kualitas gizi program MBG sebagai "kurang bersyukur".
Charles menekankan bahwa keberhasilan dari program ini harus dinilai dari kualitas gizi yang diberikan kepada penerima manfaat, bukan hanya dari jumlah penerima bantuan yang terdaftar.
"Target atau keberhasilan dari program MBG bukan sekadar dari jumlah penerimanya saja, tetapi kualitas gizi yang diberikan. Sehingga ketika ada SPPG yang mengatakan bahwa masyarakat tidak apa tadi? Tidak bersyukur dengan adanya program ini, walaupun kualitas gizinya yang disampaikan tidak baik, ini sangat disayangkan," kata Charles.
Kontroversi ini bermula ketika salah satu pegawai SPPG di Purbalingga, yang bekerja di Yayasan Samingah Mendidik Indonesia, mengunggah status WhatsApp yang kemudian viral di media sosial.
Status tersebut, yang diunggah pada Jumat (15/03) sekitar pukul 19.30 WIB, mendapat reaksi keras dari warganet yang menilai bahwa ucapan tersebut tidak mencerminkan sikap profesional dan empati terhadap masyarakat yang menerima bantuan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pegawai tersebut kemudian mengunggah klarifikasi dan permohonan maaf melalui media sosial.
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, berhasil menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam vid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
MEDAN Penyelenggaraan Piala AFF U19 2026 yang akan digelar di Indonesia semakin dekat. Salah satu stadion yang terpilih menjadi venue pe
OLAHRAGA
Oleh Yakub F. IsmailKINERJA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mendapat sorotan tajam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari perf
OPINI
RUSIA Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov memperingatkan bahwa krisis Palestina semakin terpinggirkan di tengah eskalasi kete
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah mulai merinci kajian terkait wacana pemotongan gaji bagi jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
NASIONAL
MEDAN Personel Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melepas program mudik gratis bagi 12.690 pekerja/buruh dan keluarganya pada Lebaran 2026.
NASIONAL
OlehMargarito KamisPRESIDEN Prabowo Subianto mengaku heran dengan aturan yang menyatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh diaudit nega
OPINI
