Hakim Nyatakan Kerugian Negara dalam Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperketat pengamanan arus balik Lebaran 2026 dengan fokus pada jalur rawan kemacetan dan kawasan wisata.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pascalibur Idulfitri.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Komisaris Besar Ferry Walintukan, mengatakan pengamanan dilakukan melalui Operasi Ketupat Toba 2026 yang berlangsung sejak 13 hingga 25 Maret 2026.Baca Juga:
Operasi tersebut melibatkan sekitar 11.276 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait.
"Pengamanan arus balik dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara selektif," kata Ferry, Rabu, 25 Maret 2026.
Menurut dia, pengamanan difokuskan pada sejumlah jalur utama yang diprediksi mengalami peningkatan kendaraan, seperti Medan–Tebing Tinggi, Medan–Pematangsiantar–Parapat, dan Medan–Sibolga.
Selain itu, lebih dari 160 pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu disiagakan di berbagai titik strategis.
Polda Sumut juga menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, termasuk sistem satu arah (one way) dan contra flow di titik-titik rawan kepadatan.
Petugas ditempatkan langsung di lapangan untuk mengatur arus kendaraan.
Selain pengaturan lalu lintas, pemantauan dilakukan selama 24 jam melalui posko terpadu dan sistem CCTV guna memastikan respons cepat terhadap situasi di lapangan, termasuk penanganan kecelakaan dan kendaraan mogok.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.
Prediksi tersebut menjadi dasar penguatan pengamanan di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara.
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princi
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mengkaji usulan naskah akademik beserta draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pidana
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Kuantan S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta aparat kepolisian bertindak tegas dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat melalui kegia
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menunjukkan kepeduliannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dengan mema
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Defril, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhad
PEMERINTAHAN
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebin
HUKUM DAN KRIMINAL