Baleg DPR Tekankan Pentingnya Data: Siapa yang Menguasai Informasi, Dialah yang Menguasai Dunia

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Dalam kesempatan tersebut, Doli menegaskan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai landasan perumusan kebijakan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• DPRD Padangsidimpuan Terima Kenaikan Gaji, Publik Soroti Efisiensi Anggaran

"Saya akan mengawali dengan adagium, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Dan salah satu bagian dari informasi itu adalah data," ujar Doli, yang menyoroti peran strategis data dalam penyusunan kebijakan pemerintahan.

Doli mengungkapkan, gagasan mengenai Satu Data Indonesia bukanlah hal yang baru.

Menurutnya, Indonesia sudah lama membutuhkan sistem data terpadu untuk mengatasi berbagai persoalan administratif dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Salah satu contoh penting yang disoroti Doli adalah dampak buruk ketidakakuratan data pada saat Indonesia menghadapi bencana.

Ia menilai bahwa data yang tidak tepat dapat menyebabkan kekacauan dalam penanganan di lapangan.

"Kalau Indonesia terkena bencana, pasti kalang-kabut. Yang membuat kalang-kabut itu adalah data yang kurang akurat," jelasnya.

Selain itu, Doli juga menyampaikan kritikan terhadap ketidaktepatan data yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Ia mengakui bahwa ketidakakuratan data penerima bansos sering menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

"Ketika kita memunculkan bansos, ada yang merasa dia berhak tidak menerima, sementara saat yang sama dia melihat orang yang tidak berhak justru mendapat bantuan," tambahnya.

Doli juga menyentuh persoalan pemutakhiran data pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Menurutnya, jika Indonesia memiliki sistem basis data yang akurat dan terintegrasi, maka tugas penyelenggara pemilu akan jauh lebih mudah.

"Menurut saya, tugas penyelenggara pemilu itu terkait pelaksanaan kegiatan elektoral. Kalau kita sudah punya database yang bagus, mereka tinggal menjadi user saja," ujarnya.

Sementara itu, Doli mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pengelolaan data Indonesia yang masih berada pada level dasar meskipun negara ini telah berusia 80 tahun.

Ia menilai bahwa Indonesia perlu segera memperbaiki tata kelola data untuk mendukung proses pembangunan dan pemerintahan yang lebih baik.

"Kita sampai dengan 80 tahun ini masih terjebak harus membereskan masalah pada level mendasar terkait soal data," jelas Doli.

Sebagai penutup, Doli berharap agar RDPU kali ini dapat menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat substansi RUU Satu Data Indonesia.

Ia mengungkapkan harapannya agar RUU ini nantinya menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, sistematis, aman, dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan.*

(d/ad)

DPRD Padangsidimpuan Terima Kenaikan Gaji, Publik Soroti Efisiensi Anggaran

Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke TNI, Polisi Belum Temukan Keterlibatan Sipil

KontraS Ungkap Kondisi Andrie Yunus di HCU, Desak Penuntasan Kasus Penyiraman Air Keras

KontraS Kecewa Kasus Penyiraman Andrie Yunus Dilimpahkan ke Puspom TNI, Prosedur Hukum Dipertanyakan

Polda Metro Jaya Resmi Serahkan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus ke Puspom TNI

Pentingnya RUU Perampasan Aset, DPR Siapkan Aturan Baru untuk Kejelasan Pengelolaan Harta Negara