Mulai 1 April, ASN Wajib Bekerja dari Rumah Setiap Jumat! Ini Sektor yang Dikecualikan

JAKARTA — Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan berbasis digital dan memberikan fleksibilitas lebih dalam pelaksanaan tugas administratif.

Namun, beberapa sektor penting dikecualikan dari kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Petani Bawang Merah Sumut Protes Harga Anjlok, Tuntut Hentikan Impor Ilegal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/3/2026) menyampaikan bahwa kebijakan WFH ini akan berlaku mulai 1 April 2026.

Meskipun demikian, ada sektor-sektor yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau lapangan, seperti sektor yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan sektor strategis lainnya.

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku untuk sektor-sektor yang menyangkut kepentingan publik yang tidak dapat ditunda.

Sektor-sektor yang dikecualikan antara lain:

- Sektor kesehatan: Rumah sakit, klinik, dan fasilitas medis lainnya yang menyediakan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
- Sektor keamanan: Aparat kepolisian, militer, serta instansi yang terlibat langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
- Sektor kebersihan: Layanan kebersihan yang melibatkan petugas kebersihan kota dan pengelolaan sampah.
- Sektor strategis lainnya: Seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta sektor keuangan.

"Pekerjaan di sektor-sektor ini tidak bisa dilakukan dari rumah, dan karenanya mereka tetap harus bekerja dari kantor atau lapangan," ujar Airlangga.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk ASN dan bertujuan untuk mendorong implementasi tata kelola berbasis digital.

Dengan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai pemerintah, serta mengurangi beban perjalanan ke kantor.

Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan bahwa kegiatan belajar-mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah tetap dilakukan secara normal dengan tatap muka selama lima hari dalam seminggu.

Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga juga tidak dibatasi.

Namun, untuk pendidikan tinggi, kebijakan menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang berlaku untuk semester 4 ke atas.

Airlangga menambahkan bahwa pihaknya berharap kebijakan ini akan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan dan efektivitas kegiatan belajar-mengajar.

Dengan kebijakan ini yang mulai berlaku pada 1 April 2026, diharapkan dapat mengurangi kepadatan di kantor-kantor pemerintah serta memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan yang lebih fleksibel dan digital.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan.*

(d/ad)

Petani Bawang Merah Sumut Protes Harga Anjlok, Tuntut Hentikan Impor Ilegal

Bobby Nasution Tinjau Perbaikan Lapangan Kebun Bunga Medan, Fokus pada Kualitas Rumput dan Keamanan Pemain

Gubernur Bobby Nasution Tinjau Progres Pembangunan Stadion Teladan Medan untuk Piala AFF U-19: Rampung Mei 2026

Wakil Gubernur Aceh Sambut Kepulangan Juara AKSI Indosiar 2026 dan Kedatangan Cak Imin dengan Adat Aceh di Bandara SIM

Cegah Banjir, Pemko Medan Pertimbangkan Pembelian Lahan Dana Pensiun Bank Sumut untuk Kawasan Resapan Air

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Misi Perdamaian Dunia Tetap Lanjut