Kasus Penyiraman Andrie Yunus Makin Terang, TAUD Sebut Ada Keterlibatan Sipil
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap adanya indikasi keterlibatan pihak sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan insiden keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami oleh puluhan siswa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Insiden ini menyebabkan sejumlah siswa mengeluhkan gejala mual, muntah, diare, hingga demam setelah mengonsumsi makanan dalam program unggulan pemerintah tersebut.
Silaen menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang ada.Baca Juga:
Ia menilai bahwa meskipun insiden seperti ini sudah berulangkali terjadi, pemerintah justru tampak tidak sigap dalam menanggulanginya.
"Ini bukan kejadian sepele. Kalau puluhan siswa bisa keracunan dalam satu waktu setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis program unggulan pemerintah, berarti ada yang sangat keliru dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitasnya," ujar Silaen, Minggu (5/4/2026).
Silaen menyoroti bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait tidak seharusnya hanya bersikap reaktif, melakukan pengecekan setelah kejadian.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh sebelum didistribusikan.
"Jangan setiap ada kejadian baru sibuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya, keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama, padahal keledai itu binatang. Pertanyaannya, pengawasan sebelum makanan itu dibagikan ke anak-anak ke mana? Ini menyangkut keselamatan generasi muda," lanjut Silaen dengan tegas.
Silaen juga memperingatkan bahwa meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa, namun implementasinya harus mengedepankan standar keamanan pangan yang ketat.
Tanpa adanya pengelolaan yang baik, ia khawatir program ini malah berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi siswa, termasuk risiko kanker.
"Programnya bagus, tapi implementasinya tidak boleh asal jalan, ngebet kejar cuan doang. Kalau tidak ada standar higienitas, distribusi yang terkontrol, dan audit rutin, maka program ini bisa berubah menjadi ancaman," tegas Silaen.
Lebih lanjut, Silaen mendesak agar dilakukan investigasi yang transparan dan akuntabel terkait insiden keracunan ini.
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap adanya indikasi keterlibatan pihak sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Jusuf Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
POLITIK
JAKARTA Pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,5 pada 2026, meskipun proyeksi Bank Dunia memperkiraka
EKONOMI
DELI SERDANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam bencana tanah longsor di Desa Sembahe
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengajak anggota DPR hingga lembaga negara untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (I
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah daerah hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membeli kendaraan listrik buat
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis (9/4/2026). Rupiah turun 78 poin atau 0,46 ke level Rp17.090 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Lembaga Penjamin Simpanan mengungkap masih ada 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum atau tidak memiliki rekening bank.Ketua Dew
EKONOMI
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung adanya kelompok yang tidak mau bekerj
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal untuk memperketat pengawasan dan melindungi jemaah dari pr
NASIONAL