Pemprov Aceh Berlakukan WFH ASN, Pelayanan ke Masyarakat Dijamin Tetap Optimal
BANDA ACEH Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan
PEMERINTAHAN
"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," jelas Suahasil.
Dadan menekankan bahwa motor listrik hanyalah bagian dari upaya mendukung operasional program MBG, bukan pemborosan anggaran.
Dengan pencatatan yang tepat sebagai BMN, diharapkan penggunaan kendaraan operasional menjadi lebih transparan dan akuntabel.*
(bi/ad)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 dipangkas sebesar Rp12,71 triliun. Pemangkasan ini membuat pagu anggaran turun
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026. Usu
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan pada perdagangan akhir pekan, Jumat (10/4/2026). Penguatan terjadi s
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penukaran aset antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan PT Geo Dipa En
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan negara tidak boleh kalah melawan mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan Indonesia u
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum di birokrasi kementerian dan lembaga yang menyalahgunakan wewenang untuk memban
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap kronologi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai u
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menolak permintaan untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Ia menegaskan dokumen tersebut hanya a
POLITIK
JAKARTA Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengungkap adanya sejumlah dokumen penting yang belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umu
POLITIK