OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak global akibat konflik geopolitik.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja pemerintah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).Baca Juga:
Prabowo mengatakan pasokan energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi krisis dalam 12 bulan ke depan.
"Kita sudah siapkan langkah-langkah untuk mengendalikan konsumsi BBM dalam jangka pendek. Yang kita anggap kritis adalah satu tahun ke depan, setelah itu kita akan semakin kuat," ujar Prabowo.
Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi global seperti Selat Hormuz relatif tidak besar. Hal ini membuat pasokan minyak dan gas dalam negeri masih dapat dijaga melalui alternatif sumber energi lainnya.
"Kita tidak terlalu terdampak karena sumber kita tidak banyak lewat Selat Hormuz. Kita punya alternatif dan kekuatan dalam negeri yang cukup," katanya.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri ekonomi yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan BBM bersubsidi akan tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menikmati subsidi tersebut.
"BBM subsidi kita pertahankan untuk rakyat kecil, sekitar 80 persen rakyat kita. Yang mampu, yang kaya, gunakan BBM non-subsidi dengan harga pasar," tegasnya.
Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial melalui kebijakan energi yang tepat sasaran.*
(d/dh)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL