Penyelamatan Rp371 Triliun, Prabowo Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah oleh Mafia Hutan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan keuangan negara serta penertiban kawasan hutan.

Hal itu disampaikan saat menghadiri penyerahan hasil kerja Satgas PKH Tahap VI di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik ilegal di sektor kehutanan.

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Hukum Jadi Benteng Kekayaan Negara, Siap Tindak Tanpa Pandang Bulu

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan," tegasnya di hadapan jajaran menteri dan anggota Satgas.

Prabowo mengungkapkan, selama sekitar satu setengah tahun pemerintahannya, Satgas PKH berhasil menyelamatkan uang tunai sebesar Rp31,3 triliun.

Jika digabungkan dengan nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali sejak Februari 2025, total penyelamatan mencapai Rp371,1 triliun.

Menurutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari perbaikan 34.000 sekolah hingga pembangunan 500.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penghargaan saya sangat tinggi atas kerja keras Saudara-saudara. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko," ujarnya.

Pada Tahap VI, total dana yang berhasil disetorkan ke kas negara mencapai Rp11,42 triliun. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administratif sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta setoran pajak dari sejumlah pihak.

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare dari sektor perkebunan sawit dan 10.257 hektare dari sektor pertambangan.

Lahan tersebut selanjutnya diserahkan kepada kementerian terkait untuk dikelola sesuai fungsinya, termasuk untuk kawasan konservasi dan hutan produksi di berbagai daerah.

Sementara itu, ST Burhanuddin menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang menghisap kekayaan alam. Penegakan hukum harus memberikan dampak nyata bagi ekonomi dan tata kelola," ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dan lingkungan hidup.*

(dh)

Prabowo Tegaskan Hukum Jadi Benteng Kekayaan Negara, Siap Tindak Tanpa Pandang Bulu

Anggaran PU Dipotong Rp12,7 T, Menteri Dody Tegas: Nggak Takut, Sudah Pernah Lebih Parah

Prabowo Sentil Oknum Birokrasi Bantu Curi Uang Negara: Gaji Kecil, Rakyat Lebih Susah

Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah, Bupati Baharuddin Pimpin Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Hasil Penyelamatan dari Korupsi hingga Pajak

Kejati DKI Geledah Kantor Kementerian PU, Dody Hanggodo Beri Penjelasan