JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI, Jusuf Kalla (JK), dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI).
Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan JK dalam sebuah ceramah yang menyinggung soal mati syahid.
Laporan tersebut muncul setelah beredarnya potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM, khususnya pada menit ke-9 hingga ke-10. Dalam ceramahnya, JK menyinggung konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Indonesia, seperti di Poso dan Ambon.Baca Juga:
"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu," katanya dalam ceramahnya, dikutip Senin (13/4/2026).
Menanggapi pernyataan tersebut, DPP GAMKI bersama sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat menggelar konferensi pers di Jakarta.
Hadir dalam kesempatan itu antara lain perwakilan dari Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah organisasi masyarakat lainnya.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menyampaikan tiga poin sikap organisasi.
Pertama, pihaknya menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sebagai jalan menuju syahid atau surga.
"Agama Kristen justru mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan terhadap musuh sekalipun," ujar Sahat dalam keterangannya.
Kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Ketiga, mereka memutuskan untuk melaporkan JK ke pihak kepolisian.
Usai konferensi pers, perwakilan organisasi langsung bergerak dari Sekretariat DPP GAMKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat menuju Polda Metro Jaya untuk membuat laporan resmi.
Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyatakan pihaknya belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaporan tersebut. Ia menyebut JK saat ini sedang berada di luar kota.
"Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota," ujar Husain.
Meski demikian, ia mengimbau agar publik melihat konteks pernyataan JK secara utuh dan tidak terpotong.
"Sebaiknya mengkaji secara menyeluruh konten yang sedang viral, karena bisa saja terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," tambahnya.*
(oz/dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
