Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI, Jusuf Kalla (JK), dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI).
Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan JK dalam sebuah ceramah yang menyinggung soal mati syahid.
Laporan tersebut muncul setelah beredarnya potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM, khususnya pada menit ke-9 hingga ke-10. Dalam ceramahnya, JK menyinggung konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Indonesia, seperti di Poso dan Ambon.Baca Juga:
"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu," katanya dalam ceramahnya, dikutip Senin (13/4/2026).
Menanggapi pernyataan tersebut, DPP GAMKI bersama sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat menggelar konferensi pers di Jakarta.
Hadir dalam kesempatan itu antara lain perwakilan dari Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah organisasi masyarakat lainnya.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menyampaikan tiga poin sikap organisasi.
Pertama, pihaknya menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sebagai jalan menuju syahid atau surga.
"Agama Kristen justru mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan terhadap musuh sekalipun," ujar Sahat dalam keterangannya.
Kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Ketiga, mereka memutuskan untuk melaporkan JK ke pihak kepolisian.
Usai konferensi pers, perwakilan organisasi langsung bergerak dari Sekretariat DPP GAMKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat menuju Polda Metro Jaya untuk membuat laporan resmi.
Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyatakan pihaknya belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaporan tersebut. Ia menyebut JK saat ini sedang berada di luar kota.
"Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota," ujar Husain.
Meski demikian, ia mengimbau agar publik melihat konteks pernyataan JK secara utuh dan tidak terpotong.
"Sebaiknya mengkaji secara menyeluruh konten yang sedang viral, karena bisa saja terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," tambahnya.*
(oz/dh)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN