Ramai Isu Pengadaan Kaos Kaki, Kepala BGN Buka Suara

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki yang disebut-sebut memiliki anggaran besar.

Ia menegaskan, pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN.

Dadan menjelaskan, kaos kaki yang ramai diperbincangkan merupakan bagian dari perlengkapan peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Baca Juga:

• Warga Tapteng Keluhkan Bantuan Bencana Tak Cair, Bobby Nasution Ungkap Penyebabnya

"Untuk kaos kaki itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," ujar Dadan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan oleh Unhan dengan menggunakan anggaran BGN melalui mekanisme swakelola tipe 2

. Dalam skema tersebut, pelaksanaan kegiatan beserta pengadaan perlengkapan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana, yakni Unhan.

"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," katanya.

Dadan menegaskan, seluruh penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

"Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.

BGN, kata Dadan, berkomitmen menjalankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan dari pihak internal maupun eksternal.*

Warga Tapteng Keluhkan Bantuan Bencana Tak Cair, Bobby Nasution Ungkap Penyebabnya

KPK Tegaskan Pengadaan Motor Listrik BGN Boleh Asal Sesuai Aturan, DPR Ungkap Kejanggalan

Kantor Belum Jadi, Proyek Jalan Terus! DPR Bongkar Kejanggalan Motor Listrik MBG Rp1,39 T

Disorot Publik! BGN Jelaskan Alasan Anggarkan Rp113 M untuk Jasa Event Organizer

KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Gunakan Anggaran Dinas untuk Kepentingan Pribadi

Polemik Motor Listrik BGN, DPR Sebut Sudah Disetujui Kemenkeu dalam Anggaran 2025