Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik Berkualitas di Asahan
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform media sosial untuk membangun dan membiayai pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online (judol) di seluruh Indonesia.
Menurut Abdullah, platform digital tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari tingginya trafik, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk maraknya konten dan iklan judi online.
"Mereka wajib berkontribusi dalam pembiayaan pusat rehabilitasi pecandu judol," kata Abdullah, Selasa (14/4/2026).Baca Juga:
Ia menilai saat ini fasilitas rehabilitasi bagi pecandu judi online masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan masifnya penyebaran praktik judol di masyarakat.
"Penyebaran judol sangat masif, tetapi layanan pemulihan bagi korbannya minim. Negara harus hadir dan memastikan ada pusat rehabilitasi di setiap daerah," ujarnya.
Abdullah menambahkan, sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah lebih dulu mengintegrasikan penanganan judi online melalui pendekatan rehabilitatif, tidak hanya mengandalkan penindakan hukum.
Ia pun mendorong adanya regulasi yang mewajibkan platform digital ikut membangun sistem rehabilitasi nasional bagi pecandu judol.
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa kecanduan judi online merupakan bentuk gangguan perilaku yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol diri dan berpotensi memicu tindak kriminal.
Ia mencontohkan sejumlah kasus kejahatan yang dipicu oleh judi online, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pencurian dan penggelapan dana.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menunjukkan perputaran dana judi online di Indonesia telah mencapai ratusan hingga lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.
"Ini menegaskan bahwa judol bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi nasional. Jika tidak ditangani melalui rehabilitasi, kecanduan judol akan terus melahirkan pelaku kejahatan baru," tegasnya.*
(an/dh)
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
MEDAN Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D, membenarkan dirinya telah dipanggil oleh Kejaksa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan
POLITIK
JAKARTA Pertamina Patra Niaga mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung penguatan sektor energi nasional. Penghargaan Satyal
EKONOMI