Ditanya Soal 2.000 SGD Hilang dari Amplop Bupati Kuansing, Raja Juli Cuma Jawab 'Maaf'
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
JAKARTA – KOMISI I DPR RI mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan aturan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk terhadap platform global seperti Wikipedia.
Komisi I DPR RI menyatakan dukungannya terhadap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk tetap konsisten menegakkan aturan terkait kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa seluruh platform digital, baik lokal maupun internasional, wajib mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia.Baca Juga:
"Setiap platform digital, termasuk Wikimedia Foundation, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," ujar Dave dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Dave, regulasi PSE merupakan instrumen penting dalam menjaga keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat di ruang digital.
Meski demikian, ia juga mengakui peran strategis Wikipedia sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan luas oleh masyarakat Indonesia, baik untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, maupun informasi sehari-hari.
"Wikipedia memiliki peran yang sangat penting. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat berdampak pada literasi dan keterbukaan informasi," jelasnya.
Karena itu, Dave mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam menegakkan aturan tersebut, termasuk membuka ruang dialog dengan Wikimedia Foundation.
Ia menilai, transparansi dalam penyampaian tujuan regulasi serta kesediaan untuk mendengarkan masukan akan membantu mendorong kepatuhan tanpa menimbulkan kekhawatiran pembatasan kebebasan berekspresi.
"Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan juga merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Kemkomdigi telah memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebagai PSE lingkup privat di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
KARO Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyusul dugaa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memberikan pilihan kepada siswa sekolah dasar (SD) dalam menentukan
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 215 personel gabungan Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Expo dalam rangka
PERISTIWA
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden k
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Indonesia membuka peluang kewarganegaraan ganda bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) berhasil meningkatkan produktivitas sejumlah sumur migas di Kalimantan Timur melalui pen
EKONOMI
JAKARTA Patriot Bond diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk menghimpun dana murah dalam jumlah besar di luar APBN guna membiay
EKONOMI