Kemlu RI Pastikan Selat Malaka Tetap Terbuka dan Aman, Jalur Pelayaran Global Stabil
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Selat Malaka tetap terbuka, aman, dan stabil sebagai jalur pelayaran internasional d
INTERNASIONAL
JAKARTA – KOMISI I DPR RI mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan aturan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk terhadap platform global seperti Wikipedia.
Komisi I DPR RI menyatakan dukungannya terhadap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk tetap konsisten menegakkan aturan terkait kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa seluruh platform digital, baik lokal maupun internasional, wajib mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia.Baca Juga:
"Setiap platform digital, termasuk Wikimedia Foundation, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," ujar Dave dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Dave, regulasi PSE merupakan instrumen penting dalam menjaga keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat di ruang digital.
Meski demikian, ia juga mengakui peran strategis Wikipedia sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan luas oleh masyarakat Indonesia, baik untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, maupun informasi sehari-hari.
"Wikipedia memiliki peran yang sangat penting. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat berdampak pada literasi dan keterbukaan informasi," jelasnya.
Karena itu, Dave mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam menegakkan aturan tersebut, termasuk membuka ruang dialog dengan Wikimedia Foundation.
Ia menilai, transparansi dalam penyampaian tujuan regulasi serta kesediaan untuk mendengarkan masukan akan membantu mendorong kepatuhan tanpa menimbulkan kekhawatiran pembatasan kebebasan berekspresi.
"Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan juga merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Kemkomdigi telah memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebagai PSE lingkup privat di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
"Pemerintah berkomitmen menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik," kata Alexander.*
(an/dh)
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Selat Malaka tetap terbuka, aman, dan stabil sebagai jalur pelayaran internasional d
INTERNASIONAL
JAKARTA Sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya setelah ditemukan pelanggaran berupa pen
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan pembangunan jembatan penghubung antarwilayah di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia,
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak terjadi aksi penarikan dana besarbesaran (bank rush) di Indonesia meski konflik di
EKONOMI
MEDAN Seorang pria berinisial IA alias Panjol (35) ditangkap polisi usai terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan perusakan rumah w
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan kewaspadaan di wilayah penugasan Lebanon menyusul gugurnya empat prajurit dalam rang
NASIONAL
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI, Prak
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketahanan energi Indonesia dinilai tetap tangguh di tengah gejolak global. Penilaian ini merujuk pada laporan lembaga keuangan int
EKONOMI
JAKARTA TNI Angkatan Darat tengah memproses pemulangan jenazah prajurit TNI, Praka Rico Pramudia, yang gugur saat menjalankan misi perdama
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara hingga Rp20 triliun sampai Rp30 triliun dari penertiban rokok ilegal. Untuk menc
EKONOMI