NU Nyatakan Bitcoin Haram sebagai Alat Pembayaran, Namun Sah sebagai Aset Digital
JAKARTA Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indon
EKONOMI
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD se-Indonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 18 April 2026.
Materi yang disampaikan berlangsung secara tertutup setelah sesi awal dibuka untuk publik melalui siaran langsung.
Dalam pembukaan singkat yang sempat disaksikan awak media, Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.Baca Juga:
Namun, sesi utama kemudian berlangsung tertutup dan tidak lagi disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.
Sejumlah peserta retret kemudian mengungkapkan pokok-pokok materi yang disampaikan.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan Prabowo menekankan implementasi visi pembangunan nasional melalui agenda Asta Cita yang telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Beliau mengulang penekanan agar Asta Cita menjadi pedoman yang harus diimplementasikan hingga ke daerah melalui RPJMD, sehingga ada ketersambungan program nasional dan daerah," ujar Ade.
Selain itu, Prabowo juga disebut menyoroti potensi sumber daya nasional yang perlu dioptimalkan, mulai dari sektor pangan, kelautan, hingga mineral.
Menurut peserta, Presiden menekankan bahwa pengelolaan optimal sektor tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menginstruksikan dukungan daerah terhadap sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.
Kedua program tersebut disebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar berjalan efektif.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Dance Ishak Palit, mengatakan pertemuan tersebut lebih banyak menekankan pada konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai arahan Presiden menekankan pentingnya penerjemahan program nasional oleh pemerintah daerah dan DPRD.
"Intinya bagaimana DPRD di daerah bisa menerjemahkan program nasional. Ini lebih pada konsolidasi pusat dan daerah," kata Dance yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga.
Ia menambahkan, suasana pertemuan berlangsung cair dan membuka ruang komunikasi antar-DPRD di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kegiatan retret tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam RPJMN.*
(cn/ad)
JAKARTA Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indon
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Ro
EKONOMI
BANDUNG Suara dentuman yang diduga berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan terdengar hingga wilayah Bandu
PERISTIWA
JAKARTA Ada anggapan yang masih cukup sering terdengar tentang cara memperlakukan HP Android yang baru dibeli. Salah satunya adalah anju
SAINS DAN TEKNOLOGI
KARO Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih tinggi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) m
PERISTIWA
MEDAN Tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi menilai konstruksi hukum dalam surat tun
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk colt diesel dan mobil pick up terjadi di Jalan Jamin Ginting, Dusun II, Desa Hulu, K
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera. Langkah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI