JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pembinaan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Program tersebut kini memasuki gelombang kedua (batch II) dengan melibatkan 2.100 peserta.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mempercepat penerapan budaya keselamatan kerja di seluruh sektor industri.Baca Juga:
"Selain meningkatkan jumlah Ahli K3 melalui program sertifikasi, kita juga menargetkan percepatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)," ujar Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Yassierli menjelaskan, perusahaan dengan risiko tinggi atau yang memiliki lebih dari 100 pekerja diharapkan memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas, termasuk kebijakan keselamatan kerja, pelatihan pekerja, hingga evaluasi berkelanjutan.
Menurutnya, penerapan SMK3 menjadi langkah penting untuk memperkuat budaya keselamatan kerja nasional serta menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.
Saat ini, sekitar 18 ribu perusahaan telah menerapkan SMK3. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Kemnaker juga mendorong percepatan sertifikasi SMK3 dengan biaya yang lebih terjangkau serta memperkuat peran auditor agar proses implementasi berjalan lebih luas dan efektif.
Selain itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan, mulai dari lembaga audit, dunia usaha, hingga serikat pekerja, untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem K3 nasional.
"Saya berkomitmen melibatkan serikat pekerja sebagai bagian dari penguatan SMK3 untuk meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan daya saing perusahaan," tegasnya.*
(ad)
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
