Saat Indonesia Rayakan Kemerdekaan, 4.700 Pekerja Migas PHI Tetap Bertugas 24 Jam
BALIKPAPAN Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan pekerja mi
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai masih lemah dalam aspek administrasi dan manajemen pemerintahan.
Ia menyebut, banyak kepala daerah terpilih lebih mengandalkan popularitas ketimbang kemampuan teknokratis dalam mengelola birokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.Baca Juga:
"Banyak kita temukan euforia setahun, tapi tidak paham (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain," kata Tito dalam sambutannya.
Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara proses elektoral dan kapasitas kepemimpinan.
Tidak sedikit kepala daerah, kata Tito, yang justru kehilangan kendali atas jalannya pemerintahan setelah dilantik.
Ia menilai, pemilihan kepala daerah saat ini masih sangat dipengaruhi faktor elektabilitas dan popularitas, bukan kapasitas birokrasi.
"Tidak semua kepala daerah yang terpilih itu mumpuni. Dia terpilih karena kemampuan kampanye atau popularitas, tapi begitu terpilih kapabilitasnya berat," ujarnya.
Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman sebagian kepala daerah terhadap posisi strategis mereka sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menyebut banyak kepala daerah tidak menyadari bahwa instansi vertikal seperti TNI dan Polri menunggu arahan mereka dalam pengambilan kebijakan di daerah.
"Banyak kepala daerah tidak paham bahwa dia itu Ketua Forkopimda. Yang lain-lain itu nunggu kepala daerah," kata dia.
Selain persoalan kapasitas, Tito juga menyinggung fenomena keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang kerap terjadi tidak lama setelah dilantik.
Ia menyebut konflik internal ini mengganggu efektivitas pemerintahan daerah.
"Banyak juga yang langsung bertempur dengan wakilnya," ujarnya.
Menurut Tito, konflik semacam itu biasanya dipicu oleh persoalan pembagian peran dan lemahnya kepemimpinan kolektif di tingkat daerah.
Ia mengingatkan bahwa stabilitas hubungan kepala daerah dan wakilnya menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan, situasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.
Karena itu, kepala daerah diminta lebih fokus pada tugas utama sebagai pemimpin wilayah, bukan terjebak dalam konflik politik internal.*
(tb/ad)
BALIKPAPAN Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan pekerja mi
EKONOMI
BENER MERIAH Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menuntaskan persiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan permodalan senilai Rp50 miliar bagi pelaku usaha mikro, ke
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat persiapan relokasi warga Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, yang tinggal di seki
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan dan
PENDIDIKAN
MEDAN Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan mendapat peluang untuk memperluas pasar setelah Ketua Dewan Kerajinan Na
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN